Realisasi Masih Rendah, Outstanding Kontrak Belanja Modal APBN di Riau Capai Rp712 Miliar

PEKANBARU - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di Provinsi Riau belum maksimal. Ini dikarenakan masih ada sejumlah program pengadaan barang dan jasa yang outstanding kontrak tetapi belum dicairkan dananya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto mengatakan, bahwa outstanding kontrak atau pelaksanaan anggaran yang kontraknya sudah berjalan namun terdapat sisa dana yang belum dicairkan paling banyak terdapat di pos belanja modal sebesar Rp712,25 miliar, belanja barang sebesar Rp172,30 miliar dan belanja bansos sebesar Rp954 juta.

Lanjut Tri, serapan belanja modal yang terbilang masih rendah sekitar Rp858 miliar ini, nantinya akan terkerek naik apabila prestasi kerja telah diselesaikan dan dilakukan pencairan terhadap sisa dana sebesar Rp712 miliar. Sehingga total realisasi akan mencapai Rp1,57 triliun atau sebesar 83,1 persen dari total alokasi belanja modal.

"Dengan begitu, angka realisasi APBN 2018 di Riau ini masih akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun anggaran mengingat masih terdapat outstanding kontrak," kata Tri di Pekanbaru, Selasa (30/10/2018).

Berdasarkan data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi APBN sampai dengan 26 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp5,32 triliun atau 63,1 persen dari total pagu APBN yang digelontorkan untuk Riau sebesar Rp8,44 triliun.

Capaian total realisasi sebesar 63,1 persen ini, terdiri dari belanja legawai sebesar Rp2,27 triliun atau 81,1 persen dari total pagu belanja pegawai. Menurutnya, realisasi belanja pegawai tersebut terbilang relatif normal dan stabil sesuai dengan nature belanja pegawai, yaitu dibayarkan rutin setiap bulan.

Kemudian, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 59,2 persen. Ini juga relatif normal karena pada umumnya merupakan pengeluaran rutin menunjang operasional perkantoran dan pendukung atas kegiatan tusi kementerian/lembaga.

Sementara itu, belanja modal baru terealisasi sebesar Rp858 miliar atau 45,3 persen. Capaian ini masih kurang dari angka serapan ideal pada 60 persen. Ini dikarenakan masih menunggu penyelesaian pekerjaan kontraktual yang baru dapat diminta pencairannya apabila prestasi kerja telah diterima.

Sedangkan, belanja bantuan sosial (Bansos) masih menjadi yang paling rendah angka serapannya, yaitu baru terealisasi sebesar Rp6,5 miliar atau 41,6 persen.

"Untuk serapan yang masih rendah itu belanja Bansos. Ini disebabkan oleh proses verifikasi dan data penerima bansos untuk penyaluran tahap berikutnya semester dua masih terkendala," tandasnya. ***