Meski Dicurigai ada Kepentingan Politik, Pemerintahan Jokowi tak Boleh Larang Aksi Bela Tauhid

JAKARTA - Koalisi Pemuda Islam menyesalkam langkah pemerintah yang mengusulkan agar aksi Bela Tauhid jilid II, Jumat (2/11) esok ditidakan. Pasalnya, hal itu sebagai bagian dari pengekangan berpendapat.

Ketua Gerakan Pemuda Islam Zulham Arief mengatakan, pemerintah harusnya memahami mereka.

"Saya analogikan. Ada satu keluarga yang dalam keadaan berduka mungkin gak bisa kita katakan 'mas berduka cukup tiga hari ya'," kata Zulham ditemui di Markas Bersama, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Dia ingin mengatakan, pembakaran bendera Tauhid adalah kedukaan bagi umat Islam. "Sepanjang aksinya masih dalam koridor hukum di Indonesia. Saya tak sepakat dan pemerintah gak berhak dong, kapan umat Islam harus turun ke jalan. Kalau masih sesuai koridor hukum ya silahkan saja," ungkap Zulham.

Dia juga mendesak agar pelaku pembakar bendera dihukum. "Siapapaun yang bersalah itu harua dihukum. Permasalah minta maaf ya kami maafkan," katanya.

Zulham pun mengimbau kepada peserta aksi besok untuk memahami pilihan politik orang lain. "Jangan karena terpancing egonya lalu muncul simbol dari masing-masing calon. Jadi semua harus menahan diri. Jadi besok harus ada pembelaan terhadap keyakinan bukan terhadap kelompok," tutur Zulham.

Aksi Bela Tauhid yang bakal digelar, Selasa (2/11) esok diharapkan tak ditunggangi kepentingan politik. Sebab, jika sampai dihubung-hubungkan dengan kepetingan Pilpres atau Pemilu, maka sama saja merusak perjuangan Islam.

Aksi menolak politisasi Aksi Bela Tauhid ini didukung oleh beberapa gerakan Islam seperti Gerakan Pemuda Islam (GPI), Forum Syuhada Indonesia (FSI), Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), Pelajar Islam Indonesia (PII), Forum Islam Satu (FIS), Forum, Penegak Pancasila (FPP), Perempuan Milenial Indonesia (PERMISI), dan Forum Alumni Afganistan.***