Kunjungi Kemenkeu RI, Tim Banggar DPRD Berhasil Lobi Penambahan Anggaran Riau Rp1 Triliun

PEKANBARU - Kunjungan Tim Banggar DPRD Riau ke Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) pada Selasa, (6/11/2018) kemarin, membawa banyak kabar menggembirakan bagi Provinsi Riau. Pasalnya, dalam pertemuan bersama jajaran Ditjen Perimbangan Kemenkeu RI yang berlangsung selama 3 jam tersebut, tim Banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, berhasil 'membujuk' Kemenkeu RI untuk memberikan penambahan untuk Dana Bagi Hasil (DBH), dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, serta dana insentif daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Banggar Noviwaldy Jusman, kepada GoRiau.com, Rabu, (7/11/2018), yang mengatakan beberapa kesepakatan penambahan dana tersebut, diantaranya DBH pajak yang berasal dari PPN PPH Cukai Tembakau yang sebelumnya sebesar Rp942.991.036.000, naik menjadi Rp944.244.217.000

Kemudian, DBH dari hasil alam Riau, yang semula hanya dijatah untuk daerah sebesar Rp753.446.237.000, disepakati bertambah menjadi sebesar Rp1.354.002.572.000. Sedangkan untuk dana alokasi khusus yang semula sebesar Rp1.533.482.890.000 menjadi Rp1.863.041.338.000.

"Alhamdulillah, Tim Banggar telah melakukan komunikasi yang baik dan dilayani dengan baik oleh jajaran Ditjen Perimbangan Kemenkeu RI. Kita mendapatkan kenaikan pendapatan, totalnya sekitar Rp1 triliun lebih, jadi pendapatan kita bisa mencapai Rp5.719.715.049.000," ujar Noviwaldy.

Kemudian, berdasarkan penjelasan Noviwaldy lebih lanjut, meskipun belum ada Peraturan Presiden (Perpres), namun kesepakatan penambahan ini dimungkinkan karena argumentasi harga minyak dunia dan perubahan kurs dollar yang naik dari nilai rupiah.

Selain itu, Noviwaldy menambahkan bahwa Riau telah mendapatkan transfer dari pusat sebesar Rp387.296.596.328, pada triwulan III lalu. Dalam minggu ini Riau akan kembali ditransfer sebesar Rp41 miliar.

"Kita berharap sekarang Pemprov mampu menyerap dana alokasi khusus untuk tahun 2019 tersebut. Jangan sampai tidak terlaksana atau hanya terserap setengah saja, karena melanjutkannya sekarang menjadi beban APBD sementara dananya dipusat hangus dan kembali ke Kas negara," paparnya. ***