KUA-PPAS 2019 Kepulauan Meranti Disepakati Rp1,66 Triliun

SELATPANJANG - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioitas Plafon Anggota Sementara (KUA-PPAS) 2019 Kepulauan Meranti telah disepakati sebesar Rp1,66 triliun. Angka ini naik sekitar 50 persen lebih jika dibandingkan dai APBD 2018 yang hanya Rp1,109 Triliun.

Paripurna pengesahan KUA-PPAS 2019 digelar di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Tepadu Selatpanjang, Selasa (13/11/2018).

Hadir langsung Ketua DPRD Fauzi Hasan, Wakil Pimpinan Muzamil dan Taufikurahman, serta anggota lainnya.

Berdasarkan pemaparan Fauzi Hasan, KUA-PPAS 2019 Kepulauan Meranti disepakati sebesar Rp1,66 triliun. Dengan rincian, PAD sebesar Rp83,7 miliar, dana perimbangan sebesar Rp992,9 miliar, dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp595,2 miliar.

Sedangkan belanja sebesar Rp1,66 triliun itu terdiri dari belanja langsung sebesar Rp1,071 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp597,6 miliar.

Kalau kita melihat, porsi belanja kita perbandingannya 35:65 persen, ini sangat sehat," ujar Fauzi Hasan.

Sebelum pengesahan, sempat ada interupsi dari Anggota Banggar Hafizoh. Alasan Hafizoh, dua kali pertemuan (rapat) yang dibahas hanya seputar pendapatan sedangkan program-program tidak dibahas.

"Saran saya, kesepakatan kita hari ini perlu dirapatkan kembali," kata Hafizoh.

Paripurna sempat diskor selama 15 menit ketika memasuki waktu Salat Ashar. Namun, skorsing berlangsung sekitar 1 jam. Setelah itu barulah paripurna dilanjutkan. KUA-PPAS 2019 pun akhirnya disepakati.

Dengan ditandatangani KUA-PPAS 2019, kata Said Hasyim, eksekutif dan legislatif sama-sama punya tanggungjawab terhadap pelaksanaan atau penggunaan anggaran itu untuk pembangunan Meranti.

Kepada seluruh OPD, diminta proaktif lagi menggali potensi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Said Hasyim yakin masih banyak sumber uang yang bisa digali.

Said Hasyim juga berharap Dewan melakukan pengawasan serta mendorong OPD agar lebih berkreasi menggunakan anggaran.

"Kalau sekedar menggunakan lalu mempertanggungjawabkan, tak perlu sekolah tinggi. Tetapi bagaimana dengan anggaran terbatas bisa menggali potensi," kata Said Hasyim.

"Rekan dewan mari sama-sama kita mendorong. Kami minta OPD untuk lebih berkreatifitas. Mari, dengan dana ini, rebut dana provinai dan pusat. Di sana, semua daerah sama tak ada yang khusus, tinggal bagaimana kita bisa merebut saja. Tentu dengan program-progran yang brilian," tambahnya. ***