Audiensi dengan Pemkab Meranti, IPMK2M Bahas 5 Isu Strategis

SELATPANJANG - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M) menggelar audiensi dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu, mereka membawa dan membahas 5 isu strategis.

"Kami ke sini membawa aspirasi masyarakat, menyikapi isu strategis yang terjadi di Meranti untuk bersama-sama dicarikan solusi," kata Ketua IPMK2M, Gusriadi.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (14/11/2018).

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati H Said Hasyim, Asisten III H Rosdaner, Asisten II Syamsuddin SH MH, Kadis Pendidikan Drs Nuriman Khair, Kadis Perhubungan Dr Aready, Kabag Humas dan Protokol Hery Saputra SH, Kabag Hukum Sudandri SH, Sekretaris Dinas Perkebunan Widodo, Kabag Kesra Drs Husni Gamal, perwakilan satpol PP, serta jajaran Ikatakan Mahasiswa Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Gusriadi, dari hasil rumusan mahasiswa Meranti yang tergabung dalam IPMK2M, ada 5 isu strategis yang diangkat. Diantaranya, pembayaran gaji honorer Kemenag yang dinilai masih abu-abu, kesenjangan ekonomi akibat jatuhnya harga komoditi perkebunan, kerawanan sosial seks bebas dan beredarnya obat-obat terlarang, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses daerah dan mempermudah mobilisasi masyarakat, sera masalah beasiswa penunjang pendidikan.

Menyikapi hal itu, dibahas satu persatu oleh Said Hasyim, termasuk bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Untuk gaji honorer Kemenag, telah dianggarkan dapam APBD 2019. Namun, berapa besaran dan jumlah guru honor yang akan menerima belum dapat ditentukan. Pemerintah masih melakukan pendataan jumlah guru honor Kemenag karena dari hasil evaluasi Pemkab Meranti jumlah guru dan murid yang diajar tidak ideal.

"Dari laporan yang kita terima rasio guru honor Kemenag dengan murid yang diajar tidak ideal. Kita menemui 1 guru mengajar 4 orang murid, padahal idealnya 1 guru mengajar 25 murid," kata Said Hasyim.

Pemkab Meranti, ditambahkannya, tidak ingin dana yang dikeluarkan tidak efisien dan tidak efektif atau terkesan sia-sia. Sebab kebutuhan daerah masih banyak, seperti untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinanti-nanti masyarakat.

Kata Said Hasyim lagi, jika melihat aturan, untuk membayar gaji guru honor Kemenag harusnya menjadi wewenang dan tanggungjawab pusat. Kemenag Meranti juga harua mengusulkan kepada Kemenag pusat agar mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru honor di bawah Kemenag.

"Yang diberikan Pemda ini sifatnya bantuan hibah. Jadi sesuai kemampuan keuangan Pemda," jelasnya.

Begitu juga tentang beasiswa. Disampaikan Said Hasyim Pemkab Meranti telah menganggarkan sebesar Rp1,5 miliar dan saat ini sedang dalam proses verifikasi berkas. Beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi. Pembayarannya diperkirakan pada Bulan Februari atau Maret 2019.

Masalah kesenjangan ekonomi, dimana mahasiswa meminta Pemda untuk mencarikan solusi peningkatan harga komoditi perkebunan mulai dari sagu, kelapa, hingga saat ini Pemda masih mencarikan solusi. Namun, karena ini berlaku secara nasional, perlu penanganan berjenjang mulai dari pusat hingga daerah.

Untuk masalah jatuhnya harga komoditi kelapa akibat permainan tengkulak, akan dicarikan jalan penyelesaian terbaik. Minimal harga komiditi kelapa Meranti dapat dihargai sama dengan Kabupaten Inhil, yakni di atas Rp600 perbutir.

"Kita bersama daerah lainnya di Indonesia terus berjuang mendesak pemerintah untuk melakukan peremajaan kelapa, karet dan lainnya," jelas Said Hasyim.

Untuk Sagu, seperti diketahui, hingga detik ini Bupati Meranti Drs H Irwan MSi, terus berupaya memperjuangkannya di tingkat nasional hingga Internasional. Salah satu yang sedang diperjuangkan Irwan adalah peningkatan harga sagu dan menjadikan sagu sebagai komoditi pangan alternatif nasional. Selain itu terus menggesa industri hilir sagu guna meningkatkan added value sagu untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemkab Meranti pun telah mendapat bantuan sebesar Rp46 miliar untuk pembangunan pabrik sagu. Dengan adanya pabrik ini, sagu dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan lainnya.

Terkait isu praktek seks bebas dan peredaran obat-obat terlarang di Meranti, dijelaskan Wakil Bupati Said Hasyim, pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti kepolisian terus berupaya mengantisipasi penyahgunaan narkoba. Dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku. Selain itu, Pemda juga gencar melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di masyarakat dan sekolah-sekolah.

"Bersama instasi terkait kita mendorong tiap minggu melakukan sosialisasi di sekolah sekolah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan LGBT," Said Hasyim.

Diakui Said Hasyom, akibat Selatpanjang menjadi daerah persinggahan, masih banyak ditemui praktek seks bebas di wisma dan beberapa titik lainnya. Meski demikian, Pemkab tetap berkomitmen untuk menertibkannya sesuai dengan visi menjadikan Meranti negeri yang madani.

"Ini juga menjadi tugas mahasiswa bukan hanya tugas Pemda dan aparat keamanan. Kita siap membantu untuk memberantasnya hingga ke akar," sela Gusriadi.

Untuk mengantisipasi seks bebas yang dipicu oleh cara berpakaian masyarakat yang kurang sopan, mahasiswa juga mengusulkan dibuat Perda. Termasuk juga batasan waktu pasangan muda mudi keluar malam. 

Terakhir masalah infrastruktur, dikatakan Said Hasyim, pembangunan Infrastruktur merupakan prioritas pemerintah daerah dalam rangka membuka akses dan isolasi daerah. Juga mempercepat mobilisasi orang dan barang tertutama mengangkut hasil-hasil perkebunan menuju kota. Dengan kemudahan itu, akan memicu tingkat kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. 

Pada kesempatan itu mahasiswa juga mempertanyakan pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau yang hingga saat ini belum ada. Padahal, berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat.

Dijawab Said Hasyim, Meranti akan memperjuangkan pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau melalui dana Pusat yang diperuntukan untuk daerah-daerah perbatasan prioritas Nasional. 

Mahasiswa juga mempertanyakan infrastruktur Pelabuhan Dorak dan Jembatan Selat Rengit. Menjawab hal itu diserahkan Said Hasyim kepada Kadis Perhubungan Dr Aready. Kata Aready, terkait Pelabuhan Dorak, masalah yang utama adalah lahan yang kini tengah dikonsiliasi lewat pengadilan dan sebagian sertifikat sudah selesai oleh BPN. Direncanakan tahun 2019 dilakukan DED ulang dan paling lambat tahun 2020 pembangunan dilanjutkan. 

Aready juga menjelaskan pembangunan infrastruktur, penghubung Pulau Sumatera - Pulau Padang yang telah masuk Renstra Kementrian Perhubungan yang rencananya pembangunan akan dimulai tahun 2019 dengan dana APBN sebesar Rp40 miliar. Selain juga terus memperbaiki dan membangun pelabuhan strategis di Semukut, Pelantai dan desa lainnya.

Termasuk juga jalan Sungai Tohor Barat-Lukun, soal pembangunan jembatan Sungai Tohor Barat Pemkab akan mengupayakan anggaran pusat untuk dituntaskan.

Sementara jembatan Selat Rengit, akan berupaya untuk membangun dengan biaya Pemerintah Provinsi dan Pusat. Dikatakan Said Hasyim, Gubernur Riau terpilih Drs Syamsuar telah membuat komitmen dengan Bupati Irwan untuk kelanjutan pembangunan jembatan yang terbengkalai itu. ***