Muktamar Jakarta, PPP Angkat Humphrey Djemat sebagai Ketua Umum

JAKARTA - Dalam Mukatamar yang ke tiga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengukuhkan Humphrey R. Djemat sebagai Ketua Umum PPP, menggantikan Djan Faridz yang memilih mundur sebagai Ketua Umum.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-3 di Kantor DPP PPP di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/18).

Sebelumnya, Humphrey menjabat pelaksana tugas (plt) ketua umum PPP. Dalam pembukaan Mukernas, Humphrey menyebutkan ada tiga agenda yang akan dibahas bersama 34 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) seluruh Indonesia.

Ketiga agenda tersebut adalah mengukuhkan dirinya sebagai ketua umum hingga Mukernas selanjutnya pada 2019, merevitalisasi struktur DPP PPP, dan memutuskan sikap politik terkait pemilihan presiden 2019.

"Dari tiga agenda itu, tujuan kita adalah ingin bersatu lagi dengan PPP yang dipimpin Romahurmuziy berkaitan dengan Pemilu 2019," tutur Humphrey.

"Karena memang kita cukup khawatir bahwa PPP tidak akan lolos ambang batas yang minimal empat persen, itu sudah kita ketahui dari hasil survei yang ada," sambungnya.

Humphrey yakin ketiga agenda yang dibahas tersebut mampu menghasilkan keputusan yang bulat.

Untuk diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta atau kubu  Djan Faridz tetap menggelar Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas III di Gedung Galery, Jalan Talang Nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat pada 15-16 November 2018.

Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto, mengatakan tak khawatir mukernas yang ia gelar bakal diperkarakan secara hukum oleh PPP kubu Romahurmuziy alias Rommy. "Kita sudah biasa menghadapi ancam-mengancam mereka 4 tahun, dan kita tetap berjalan dan solid. Jadi, dipidanakan saja. Kalau mau lapor, lapor saja," ujar Sudarto di sela-sela mukernas, Kamis, (15/11/2018).

Partai berlambang Kabah itu mulai retak sejak empat tahun lalu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka kasus korupsi penyelanggaraan ibadah haji. Pengurus pusat yang diinisiasi Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal memecat Suryadharma.

Sebaliknya, Suryadharma ganti memecat Rommy. Kubu Rommy menggelar muktamar di Surabaya dan memilih dia sebagai ketua umum. Adapun kubu Suryadharma menggelar muktamar di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. PPP pun terbelah menjadi dua. Sampai saat ini dua kubu mengklaim diri sebagai pengurus yang sah setelah saling gugat di pengadilan.***