Diakhir Masa Jabatan, Berikut Sejumlah Catatan Dewan terhadap Kepemimpinan HM Wardan

TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau menggelar rapat paripurna 12 masa persidangan III tahun sidang 2018 dengan agenda penyampaian Panitia Khusus (Pansus) I terkait laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Inhil, Rabu (21/11/2018).

Seperti yang disampaikan juru bicara Pansus I DPRD Inhil, Hasmawi dari hasil pembahasan Pansus I, ada beberapa catatan terkait masa kepemimpinan Bupati Inhil.

Seperti pembangunan ekonomi di Inhil, yang mana dapat digambarkan bahwa laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha yang pada 2013 PDRB 7,17 persendan laju pertumbuhannya terus menurun dari tahun ketahun secara signifikan.

Hingga pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB nya hanya 4,70 persen. Angka-angka ini menunjukan ekonomi Inhil terus menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Masyarakat Inhil, yang menggantungkan hidupnya sebagai mata pencaharian utama di sektor pertanian menempati urutan tertinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain yakni 63,44 persen atau 187.439 jiwa, apabila dibandingkan dengan PDRB berdasarkan dengan harga konstan yang setiap tahunnya mengalami penurunan.  

Hal itu menandakan bahwa sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama harus diberikan perhatian khusus agar daya dorong terhadap perekonomian Inhil memberikan pengaruh nyata. 

"Dalam artian bahwa program pembangunan pada saaat ini tidak berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Hasmawi.

Terhadap pembangunan sumber daya manusia yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikatakannya, terhitung sejak tahun 2015 dimana laju pertumbuhan  63-65 persen, dimana margin pertumbuhannya berkisar 0,35-1,00 persen.

Sementara terhadap peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, dikatakannya patut diapresiasi, namun terhadap PAD sektor yang belum tercapai perlu peningkatan serta penegakan regulasi terkait dengan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi. 

"Ini patut menjadi perhatian kita semua sejak kurun waktu 2013-2018 PAD kita jauh dari apa yang diharapkan, walapun kenyataannya dan realisasi sangat memuaskan akan tetapi perhitungan daripada rencana PAD itu sendiri tidak raealistis terhadap potensi-potensi yang ada," lanjutnya.

Kemudian, terhadap persoalan defisit anggaran yang mengemuka pada periode akhir yaitu pada APBD 2017, 2018 dan bahkan berpotensi terjadi juga di 2019, politisi Partai Demokrat itu mengatakan perlu dikaji lebih serius terkait dengan penyebabnya dan antipasi ke depan. 

Ia juga menambahkan, tidak dapat kita pungkiri bahwa selama dekade 2013-2018 pembengunan Infrastruktur mengalami kemajuan yang sangat pesat, ruas jalan dan peningkatan infrastruktur baik di perkotaan dan di pedesaan melalui program Desa Mandiri, yang sangat Gemilang.

"Demikian juga dengan pembangunan fisik infrastruktur lainnya. Akan tetapi keberhasilan ini tidak dapat memberikan kontribusi nyata dan laju pertumbuhan ekonomi. Tentunya ada yang tidak tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, dimana APBD sebagai panduan pelaksaaan pembangunan tahun berjalan. Laju pembangunan fisik demikian meningkat, laju pertumbuhan ekonomi seolah merayap. Ada apa," tukas Hasmawi. ***