Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
14 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
16 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
3
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
Olympic
11 jam yang lalu
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
4
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
KOI
9 jam yang lalu
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
5
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
KOI
9 jam yang lalu
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
6
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Beladiri
8 jam yang lalu
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Home  /  Berita  /  Badminton

UMK Siak 2019 Sudah Disahkan, Perusahaan Tak Boleh Bayar Lebih Rendah dari SK Gubri

UMK Siak 2019 Sudah Disahkan, Perusahaan Tak Boleh Bayar Lebih Rendah dari SK Gubri
Jum'at, 23 November 2018 13:42 WIB
Penulis: Ira Widana
SIAK - Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019 sudah ditetapkan dalam keputusan gubernur Riau nomor Kpts.949/XI/2018. Kabupaten Siak berada diurutan ketiga tertinggi dari 11 Kabupaten/kota yakni dengan angka Rp2.809.443.46.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak, Amin Budiyadi saat dikonfirmasi GoRiau.com membenarkan adanya surat keputusan Gubernur Riau yang ditanda tangani Plt Gubri Wan Thamrin Hasyim, 21 November 2018.

"Benar telah disahkan gubernur dan perusahaan yang berada di Kabupaten Siak wajib menerapkan UMK 2019 itu mulai awal tahun 2019 nanti. Dan tim supervisi dari Disnakertrans Siak akan turun melakukan pemantauan di lapangan," kata Amin Budiyadi, Jumat ( 23/11/2018).

Namun, kata Amin menambahkan, perusahaan yang tidak memiliki proyek atau perusahaan kecil bisa mengajukan keberatan dengan UMK 2019 yang telah disahkan dan meminta penangguhan.

"Tentunya perusahaan harus mengikuti mekanisme penangguhan itu. Contohnya jika perusahaan hanya mampu membayar upah karyawannya Rp2,5 juta perbulannya, maka pihak perusahaan denga karyawannya harus membuat kesepakatan. Kesepakatan itu nanti akan dibahas di lembaga Tripatrit," kata Amin lagi.

Untuk di Kabupaten Siak, kebanyakan perusahaan besar yang mana upah karyawannya sudah diatas rata-rata nilai UMK yang ditetapkan ini.

"Ini berlaku untuk semua sektor termasuk perhotelan juga. UMK 2019 yang sudah ditetapkan gubri ini menjadi acuan upah secara umum. Untuk realisasinya nanti, provinsi juga sudah menyiapkan tim pengawas," kata Amin lagi. ***

Kategori:Voli, Riau, Badminton
wwwwww