Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
20 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
16 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
14 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
13 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
18 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
Massa Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY, Guntur Romli Sebut Bukti Kemarahan Rakyat
Umum
20 jam yang lalu
Massa Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY, Guntur Romli Sebut Bukti Kemarahan Rakyat
Home  /  Berita  /  Badminton

Soal Orang Gila Punya Hak Suara, Ini Kata Gerindra Riau

Soal Orang Gila Punya Hak Suara, Ini Kata Gerindra Riau
Wakil Ketua DPD Gerindra Riau, Taufik Arrahman
Senin, 26 November 2018 17:25 WIB
Penulis: Nyimas Naima Azzahra
PEKANBARU - Wakil Ketua DPD Gerindra Riau, Taufik Arrahman mengkritisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemberian hak suara kepada orang dengan gangguan jiwa dalam Pemilu 2019.

Taufik yang juga ketua komisi I DPRD Riau ini menilai, bahwa aturan tersebut tidak berdasar. Pasalnya, dalam Agama Islam, segala tindakan orang yang mengidap gangguan jiwa tidak akan tercatat dan percuma.

"Tindakan orang gangguan jiwa itu tidak tercatat. Mereka juga tidak punya beban pikiran, sehingga mengapa harus buat aturan seperti itu dan membuatnya memikul beban memilih," ujarnya kepada GoRiau.com di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (26/11/2018).

Taufik juga menegaskan, bahwa ia tidak setuju dan mempertanyakan dasar KPU dalam membuat aturan tersebut.

"Saya pertanyakan dasar keputusan tersebut. Apakah KPU menganggap sekian persen suara dari orang gangguan jiwa itu banyak, tidak juga kan," tambahnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dr Nurhamin mengatakan meski dirundung polemik, pemberian hak suara kepada orang gangguan jiwa pada pemilu 2019 tetap akan dilaksanakan dengan beberapa syarat penting agar hak pilihnya bisa digunakan. ***

wwwwww