DPR: Indonesia Harus Betul-betul Aktif Bantu Etnis Uighur
Penulis: Muslikhin Effendy
"Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi," ujarnya kepada GoNews.co melalui siaran persnya, Jumat (21/12/2018) di Jakarta.
"Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain," tandasnya.
Konstitusi Indonesia katanya, menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya sikap politik luar negeri tidak boleh berada dibalik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.
"Pada konteks kasus Uighur kita harus bersikap secara tegas, hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional," tegasnya.
Presiden dan Kemenlu kata dia, harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.
"Sebagai negara yang berpenduduk mauoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama," pungkasnya.***
Kategori | : | GoNews Group, Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta |