Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
19 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
15 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
14 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
17 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
5
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
12 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
6
Massa Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY, Guntur Romli Sebut Bukti Kemarahan Rakyat
Umum
19 jam yang lalu
Massa Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY, Guntur Romli Sebut Bukti Kemarahan Rakyat
Home  /  Berita  /  Badminton

Sandiaga ke Jokowi: Banyak UKM Tanya Kepastian Hukum

Sandiaga ke Jokowi: Banyak UKM Tanya Kepastian Hukum
Kamis, 17 Januari 2019 23:34 WIB
JAKARTA - Calon wakil presiden nomor 2 Sandiaga Uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi. Sebab, kepastian hukum masih dipertanyakan.

Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

"Bagaimana investasi meningkat kalau kepastian hukum dipertanyakan, UKM sulit berkembang, banyak UKM menanyakan kepastian hukum," ujar Sandiaga dalam Adu Gagasan Capres Cawapres di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menanggapi itu, Jokowi mengatakan, dirinya akan merevisi aturan-aturan yang menghambat berkembangnya UKM. Lalu, dia akan merevisi sejumlah aturan yang tidak pro investasi.

Jokowi juga menambahkan, akan melakukan perbaikan pada aparat.

"Saya akan melakukan revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM. Kita revisi banyak undang-undang yang tidak pro investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan rakyat kita. Karena menurut saya hukum bagaimana negara melindungi rakyat, memberi kepastian kepada investasi dunia usaha, hukum tidak tebang pilih," paparnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:detik.com
Kategori:DKI Jakarta, Metropolitan, Voli, Olympic, Badminton
wwwwww