Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PERBASI Gelar Seleknas untuk Bentuk Timnas Basket 5on5 Putri U-18 di Bali
Olahraga
23 jam yang lalu
PERBASI Gelar Seleknas untuk Bentuk Timnas Basket 5on5 Putri U-18 di Bali
2
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
3
Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Road Race Championship 2025
Olahraga
24 jam yang lalu
Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Road Race Championship 2025
4
Jordi, Elkan dan Yance Absen di Laga Lawan Vietnam
Olahraga
24 jam yang lalu
Jordi, Elkan dan Yance Absen di Laga Lawan Vietnam
5
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
Umum
22 jam yang lalu
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
6
Timnas Indonesia Butuh Dukungan Penuh Suporter
Olahraga
23 jam yang lalu
Timnas Indonesia Butuh Dukungan Penuh Suporter
Home  /  Berita  /  Riau

Tambahan Modal Bagi BUMD Tak Diakomodir, Peralihan Bank Riau Kepri Menjadi Syariah Tertunda

Tambahan Modal Bagi BUMD Tak Diakomodir, Peralihan Bank Riau Kepri Menjadi Syariah Tertunda
Jum'at, 25 Januari 2019 15:25 WIB
Penulis: Nyimas Naima Azzahra
PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Erizal Muluk mengatakan, peralihan Bank Riau Kepri (BRK) konvensional ke syariah belum bisa diakomodir tahun ini.

Pasalnya, pada APBD 2019, tidak ada penambahan modal bagi BUMD. Padahal, peralihan BRK ke syariah baru bisa dilakukan ketika ada penambahan modal untuk BUMD di Bumi Lancang Kuning, salah satunya ialah BRK.

''Tahun ini tidak ada penambahan modal karena keterbatasan APBD Riau. Masih ada kepentingan prioritas lain juga yang diakomodir. Jadi selama modal BUMD belum ditambah, BRK syariah belum bisa terwujud," katanya kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Jumat (25/1/2019).

Menurutnya, hal ini terjadi karena peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang cukup ketat dalam pendirian BRK syariah. Yakni dengan adanya modal dasar dan aset cukup besar yang harus dimiliki BRK agar bisa mendirikan BRK syariah.

Meskipun belum bisa terwujud, lanjutnya, DPRD akan tetap mendukung salah satu visi misi gubernur Riau terpilih ini.

"Kita tetap mendukung peralihan sistem BRK ke syariah. Karena dalam ajaran Islam, pendapatan  seperti bunga bank hampir Rp200 miliar setiap tahunnya tidak dibenarkan," jelas politisi Golkar ini.

"Apalagi Riau identik dengan Melayu Islam sehingga sangat cocok peralihan bank konvensional ke bank syariah," lanjutnya.

Sebelumnya, wacana peralihan BRK syariah bisa diharapkan dapat dibentuk tahun ini. Namun, karena tidak adanya penambahan modal untuk BRK dari APBD Riau, pendirian BRK syariah tampaknya tertunda. ***

Kategori:Ekonomi, Riau
wwwwww