Kebun Kelapa Banyak yang Rusak dan Bantuan Pemprov Riau Minim, Masyarakat 3 Desa di Inhil Ini Ancam Pindah ke Jambi

PEKANBARU - Masyarakat 3 desa di Kecamatan Reteh, Indragiri Hilir (Inhil) mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, dan Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov).

Pasalnya, masyarakat Desa Sungai Mahang, Desa Sungai Terab dan Desa Tanjung Labuh ini sudah lama menginginkan adanya perbaikan tanggul, dan normalisasi parit kebun kelapa mereka yang rusak. Namun, hingga sekarang belum ada perhatian dari Pemprov.

Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Inhil, Muhammad Arpah. Ia mengatakan, dalam masa resesnya, ia selalu menemui keluhan serupa dari masyarakat Inhil Selatan tersebut.

Ia menjelaskan, kebun kelapa di 3 desa itu rusak karena tanggul yang biasanya menjadi penahan masuknya air ke perkebunan warga, sudah lama rubuh.

"Mayoritas masyarakat sana bekerja di sektor perkebunan kelapa lokal, tapi sudah beberapa tahun ini kebun mereka tenggelam. Apalagi sekarang harga kelapa anjlok. Semakin pusing lah mereka," kata Arpah kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Senin (28/1/2019).

Bahkan, lanjut politisi PPP ini, masyarakat 3 desa tersebut sudah mulai membandingkan kondisi mereka dengan desa di provinsi tetangga, yang pemerintahnya lebih cepat tanggap.

"3 desa itu berbatasan langsung dengan Jambi. Mereka mulai membandingkan, tindakan Pemprov Jambi yang memang lebih cepat. Disitulah timbul pikiran mereka ingin pindah provinsi saja," jelasnya.

Karena itu, pada laporan hasil masa reses ini, Arpah memaparkan kondisi masyarakat 3 desa ini kepada Pemprov Riau, dan berharap adanya bantuan pendanaan.

"Keluhannya ini dari tahun ke tahun, inilah kita sampaikan, dana yang sudah ada ini bisa ditambah, untuk menyelamatkan kebun mereka. Kalau Pemkab kurang maksimal, sudah kita upayakan tapi memang tanggapannya minim," ulasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, bahwa ada beberapa persoalan yang merupakan wewenang kabupaten.

"Persoalannya kan tak semudah yang dibayangkan. Ada urusan kabupaten tapi kan ada skala prioritas, kalau dilemparkan ke provinsi, provinsi juga punya prioritas," jelasnya.

Meskipun demikian, ia mengaku akan tetap mengupayakan bantuan pendanaan ini. "Tapi nanti akan kita koordinasi antara Pemkab dan Pemprov," tandasnya. ***