Bongkar Persengkokolan Pimpinan PKS, Fahri Hamzah: Saya Dipecat Karena Enggak Pro Pemerintah

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menepati janjinya untuk mengungkap persekongkolan pimpinan PKS untuk memecat dirinya dari kepengurusan hingga kader partai, sampai berupaya mempreteli jabatnnya sebagai wakil ketua DPR RI.

Fahri Hamzah yang didampingi kuasa hukumnya, melalui dokumen presentasi di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (1/2/2019), menjelaskan kronologi persekongkolan yang berujung pada pemecatan dirinya.

"Pemecatan saya itu, sebagai sebuah kasus rekayasa atau bohong yang dibuat oleh lima pimpinan PKS tergugat," ungkapnya.

Kelima pimpinan yang dimaksud Fahri adalah, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Takhim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, anggota Majelis Takhim Abdi Sumaithi, dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muiz Saadih.

Lantas, Fahri pun membeberkan bahwa saat proses pemecatannya, ada pimpinan PKS yang bertemu dengan presiden terpilih kala itu, Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan, pada session ini ada pertemuan intensif antara pimpinan PKS dengan presiden terpilih saat itu.

"Ada satu artikel, pimpinan PKS bertemu Jokowi, Presiden PKS mengaku tidak izin ke KMP (Koalisi Merah Putih). Jadi ada dugaan tekanan kepada saya itu berkaitan dengan keinginan pimpinan PKS masuk ke pemerintahan," katanya.

Karena itu, menurut Fahri supaya keinginan pimpinan PKS dapat diakomodir, lalu dibersihkan lah orang-orang yang dulu diangap punya sikap berbeda dengan pemerintah. Apalagi waktu itu, dirinya menjabat sebagai sekretaris harian KMP.

"Bahkan, Salim Segaf Al Jufri selaku Ketua Majelis Syuro PKS, pernah bertemu saya dan memberikan alasan mendekat ke pemerintah. Mereka menganggap saya sebagai orang yang selalu kritis kepada pemerintahan. Namun di sisi lain, hal itu berpotensi membahayakan partai," kata Fahri mengutip perkataan Salim Segaf.

Namun, dengan tegas Fahri mengatakan bahwa pimpinan PKS bisa saja semena-mena memecat dirinya dari partai, tetapi tidak bisa memecat dari jabatan di DPR RI, mengingat jabatan wakil ketua DPR ini merupakan ranah publik yang tak bisa diintervensi partai.

"Saya sampai saat ini masih bayar iuran ke PKS sejak dipecat. Sudah lebih dari 1 Miliar transfer langsung. Saya yakin, yang mecat saya iuran nya nggak lebih besar dan mungkin nggak bayar," sindirnya.

Ditanya soal peruntukan uang ganti rugi sebesar Rp 30 miliar, Fahri kembali mengatakan bawha kalau secara netral dirinya mengatakan uang itu untuk menambal lubang-lubang yang lahir oleh kegagalan kepemimpinan lalu terhadap PKS nya atau kadernya.

"Ganti rugi imaterial ini nantinya akan diberikan kepada kader PKS akar rumput yang selama ini mengalami kerugian. Saya, terutama ingin melihat korbannya itu adalah kader," katanya.

Karena menurut dia, pengorbanan mereka (kader partai) begitu berat dan begitu besar, yang akhirnya dirusak oleh keputusan segelintir pimpinan, yang secara terus menerus mengambil legitimasi seolah-olah pimpinan itu tidak boleh disalahkan.

"Jadi uang 30 M itu tidak ada untuk pribadi, dan saya tidak pernah mermaksudkan jabatan dan uang itu untuk pribadi," tegas Fahri.***