Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Calon Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
Nasional
23 jam yang lalu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Calon Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
2
Janji Taisei Marukawa buat Dewa United FC dan Timnas Indonesia
Sepakbola
11 jam yang lalu
Janji Taisei Marukawa buat Dewa United FC dan Timnas Indonesia
3
Festival Kalimantan Barat 2026 Promosikan Budaya Hingga Beri Penghargaan OSO
Umum
18 jam yang lalu
Festival Kalimantan Barat 2026 Promosikan Budaya Hingga Beri Penghargaan OSO
4
KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan, Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar
Hukum
21 jam yang lalu
KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan, Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar
5
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang Nikel PT Weda Bay Nickel
Ekonomi
22 jam yang lalu
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang Nikel PT Weda Bay Nickel
6
Otoritas Penerbangan Amerika Serikat Hentikan Seluruh Keberangkatan Pesawat Akibat Gangguan Komunikasi
Internasional
21 jam yang lalu
Otoritas Penerbangan Amerika Serikat Hentikan Seluruh Keberangkatan Pesawat Akibat Gangguan Komunikasi
Home  /  Berita  /  Badminton

Jokowi Sebut Driver Online Pekerjaan Masa Depan, KATO: Kami Korban Nyata Revolusi Industri 4.0

Jokowi Sebut Driver Online Pekerjaan Masa Depan, KATO: Kami Korban Nyata Revolusi Industri 4.0
Minggu, 03 Februari 2019 20:54 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Komite Aksi Transportasi Online (KATO) mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi revolusi industri 4.0 di sektor transportasi.

Lambannya pemerintah, dinilai menjadikan driver online atau ojek online (Ojol) sebagai korban kemajuan zaman.

Ketua presidium KATO, Yudi Arianto mengatakan, transportasi online adalah adalah contoh Revolusi Industri 4.0 dimana migrasi kepada digital economi terjadi. Hal ini berimbas pada situasi bisnis yang tentu membutuhkan peran negara dalam memberi kepastian posisi hukum termasuk soal status ketenagakerjaannya.

"Jadi saat ini masih abu-abu statusnya dan korban nyata terbesar dari Revolusi Industri 4.0 di transportasi, ya para driver online dan ojol," kata Yudi kepada GoNews.co, Minggu (3/02/2019).

"Mereka (driver online dan Ojol-red) dibilang mitra tapi semua perjanjian ditentukan sepihak oleh aplikator," Yudi menambahkan.

Persoalan kepastian hukum, kata Yudi, juga tak terlepas dari jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak driver online dan Ojol. Saat ini, bukan perusahaan yang membayar iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan para driver online dan ojol.

"Gembar-gembor para aplikator katanya memfasilitasi itu sebatas pendaftaran saja. Andaipun ada asuransi, itu juga driver 100% yang bayar, bukan Aplikator. Malah aplikator dapet untung dari driver!," tukas Yudi menjelaskan.

KATO, kata Yudi, dengan jumlah anggota berkisar 100 ribuan driver mobil online dan ojol, akan terus menuntut keadilan dan kepastian hukum kepada pemerintah.

Sebelumnya, dalam sebuah acara silaturahim dengan driver online di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (12/01/2019), Presiden Joko Widodo mengungkap kebanggaannya kepada para driver online dan ojol. Bagi Presiden, mereka merupakan orang-orang yang berani menembus batas ke model profesi masa depan.

"Berani keluar dari zona nyaman. Berani ke luar dari tradisi dan model pekerjaan baru, model pekerjaan masa depan. Transportasi online," kata Presiden kala itu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Badminton, Olympic, Ekonomi, Voli, DKI Jakarta
wwwwww