Pro-Kontra Motor Masuk Tol Bikin Bamsoet Bilang 'Sotoy', Bikers Ini Angkat Bicara

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam pro-kontra wacana motor masuk tol telah bersikap "sotoy" karena berkomentar tanpa data akurat.

Ujaran Bamsoet, ditanggapi sinis oleh pemilik akun @RockersPantura, Wahyudi. "Jangan lalu bilang yang menolak itu sotoy. Tapi memang harus dijelaskan detailnya dulu," kata Wahyudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (04/02/2019).

Komentar keras Wahyudi, terkait dengan informasi yang Ia terima bahwa sepeda motor ber-CC 50 menjadi perhatian serius dalam wacana ini. Sementara, jenis sepeda motor dengan spesifikasi itu diketahui jarang ditemui di Indonesia.

"Kalau di luar negeri kategori 50 cc itu kan speknya 2 selinder. Coba diperjelas dulu itu!" tukas Wahyudi.

Ia lantas menduga, wacana motor masuk tol yang muncul dari DPR sebagai upaya memudahkan mobilitas sebuah produk baru untuk masuk ke Indonesia. "Makanya ngotot akan dibikin undang-undang ini ya kan," kata Wahyudi.

Menyoal polemik resiko kecelakaan, Wahyudi mengatakan, upaya menurunkan tingkat kecelakaan yang melibatkan sepeda motor lebih baik digencarkan melalui kesadaran peraturan lalu lintas bagi para pengendara. Ketimbang, menambah biaya dengan membangun 2,5 meter ruas baru untuk sepeda motor.

"Balik lagi, kita di jalan seperti apa? Kita patuhi aturan lalu lintas nggak? Riding kita sudah safety belum?" ujarnya.

Hal lain yang menjadi sorotannya adalah soal perawatan fasilitas dan infrastruktur jalur khusus sepeda motor itu sendiri. Wahyudi mengatakan, "Masih banyak jalan yang berlubang dan mengancam keselamatan pengendara,".

Jadi, kata Wahyudi, proyek motor masuk tol di Jakarta harus betul-betul dikaji bukan sebatas pada ketersediaan regulasi. "Kalau perlu diuji coba. Karena kondisinya beda dengan Bali atau luar negeri," katanya.

Ketimbang mewacanakan sepeda motor masuk tol, Wahyudi menilai, berfokus pada pemberdayaan transportasi publik yang baik jauh lebih bijak.

"Enggak usah ribet-ribet lah, pemerintah bikin wacana kayak gitu. Harusnya, gimana caranya biar warga naik (transportasi) umum," tutupnya.***