Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
22 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
22 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
22 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
21 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
22 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
22 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Era Jokowi Hukum Dijadikan Senjata Penguasa, Demokrat: Musuh Ditekan, Kawan Dibela

Era Jokowi Hukum Dijadikan Senjata Penguasa, Demokrat: Musuh Ditekan, Kawan Dibela
Senin, 25 Februari 2019 12:58 WIB
JAKARTA - Penegakan hukum merupakan aspek terlemah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah hukum yang tebang pilih.

Demikian disampaikan Wakil Seketaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar dilansir GoNews.co dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/2).

"Musuh ditekan, kawan dibela," ujar Renanda.

Dia mencontohkan kasus Kepala Desa Sampangagung, Kabupaten Mojokerto, Suhartono yang dipenjara 2 bulan atas pidana pelanggaran Pemilu saat menyambut kunjungan Cawapres 02, Sandiaga Uno.

Pada sisi lain, banyak kepala daerah hingga menteri yang secara tersirat bahkan terang-terangan menyatakan dukungan kepasa paslon 01 Jokowi-Maruf tidak mendapatkan sanksi.

Renanda menekankan bahwa apa yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kepastian dan kesamarataan hukum yang berlandaskan pada keadilan.

"Yaitu hukum yang tidak dijadikan senjata penguasa untuk membungkam rakyat yang kritis atau lawan politik," tutupnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.co
Kategori:GoNews Group, Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77