Ciptakan Transparasi, Fadli Zon: Indonesia Harus Dorong Agenda Demokratisasi di ASEAN

JAKARTA - Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia perlu aktif berkolaborasi dan mempromosikan pentingnya akuntabilitas serta transparansi di kawasan ASEAN.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, saat menjadi narasumber dalam Seminar Bersama yang diadakan oleh ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions), dan AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly) di Ballroom Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

"Kita semua tentu berharap agar anggota parlemen, auditor badan-badan pemeriksa keuangan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya terus mempromosikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi melalui gerakan global anti-korupsi," ujarnya.

Menurut Fadli, demokrasi hanya bisa berjalan melalui pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Persoalannya adalah sebagian besar negara-negara ASEAN masih hidup dalam demokrasi semu. Semangat kita untuk mempengaruhi negara-negara yang kurang demokratis selama ini selalu terganjal akibat adanya prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung ASEAN. Selain itu, kita semua juga masih terjebak pada masalah korupsi," tegasnya.

Isu korupsi kata Fadli Zon, telah mengganggu tata kelola pemerintahan, serta menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara.

Korupsi kata dia lagi, telah mencuri hak-hak rakyat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran. "Saya tadi menyampaikan, kita tak mungkin memberantas korupsi sendirian. Pemerintah dan parlemen di semua negara harus bekerjasama mengatasi persoalan ini," ujar politisi Gerindra ini.

Selain itu kata dia, kerjasama lembaga auditor negara juga penting untuk memastikan proses pembangunan di tiap-tiap negara ASEAN berlangsung akuntabel dan transparan.

"Sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), saya menyampaikan bahwa sejak didirikan pada 2002, GOPAC telah aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global, serta mendorong kerjasama anti-korupsi di antara anggota-anggota parlemen," urainya.

Hingga Februari 2019 kata Fadli, GOPAC telah memiliki 1.397 anggota di seluruh dunia, yang terbagi dalam 62 National Chapters, serta 5 Regional Chapters, yaitu Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin.

GOPAC sendiri adalah satu-satunya jaringan internasional anggota parlemen yang didedikasikan untuk memberantas korupsi, serta terciptanya pemerintahan yang baik.

Bahkan kata Fadli, bersama dengan Islamic Development Bank (ISDB), UNDP, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), GOPAC telah mengembangkan 'Buku Pegangan Parlemen' sebagai pedoman bagi anggota Parlemen untuk mengimplementasikan SDGs. "Sampai sekarang, buku pegangan ini telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa," tandasnya.

Ke depan, untuk memperkuat peran parlementer dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, ada empat hal yang menurutnya harus diperhatikan. Pertama, Indonesia harus memastikan proses pembangunan demokrasi di kawasan ASEAN. Konsolidasi demokratis ini sangat penting, karena tanpa demokrasi, tak akan ada proses partisipatif dan juga transparansi.

Kedua, kata dia, perlu memastikan bahwa konsensus ASEAN dibangun di atas komitmen transparansi dan akuntabilitas. "Semua negara ASEAN harus berkomitmen terhadap demokrasi, sesuai isi Piagam ASEAN. Adanya sistem konsensus dalam organisasi ASEAN tak boleh dijadikan penghalang menolak demokrasi, transparansi dan akuntabilitas," tandasnya.

Ketiga kata dia, Indonesia harus mendorong Parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat mekanisme pengawasan keuangan publik dengan membentuk "Public Accounts Committee" (PAC).

Gagasan ini sangat penting, karena parlemen tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga dalam meninjau, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran. "PAC ini harus bekerja sama dengan seluruh badan pemeriksa keuangan yang ada di ASEAN," tandasnya.

Keempat, Indonesia harus mendorong AIPA untuk terlibat dalam isu-isu tadi. Isu-isu konsolidasi demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas, harus menjadi isu kunci di kalangan anggota parlemen ASEAN.

Melalui fungsi konstitusionalnya, anggota parlemen harus memposisikan diri sebagai pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di kawasan. ASEAN adalah organisasi sekaligus kawasan yang strategis.

"Jika kita bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, serta demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka dampaknya akan sangat besar sekali, terutama bagi kemajuan kawasan. Itu adalah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan dalam seminar tadi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Seminar bersama tiga lembaga regional di lingkungan ASEAN ini dilaksanakan untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dan merupakan yang pertama kali dihelat.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh Deputi Sekjen ASEAN A.K.P. Mochtan, Ketua ASEANSAI Viengthong Siphandone, serta Sekjen AIPA Isra Sunthornvut.***