EII Minta Prabowo, Wiranto dan Kivlan Zein Berhenti Saling Tuding soal Tragedi 98'

JAKARTA - Pengamat politik Etos Indonesia Institute (EII), Iskandarsyah, meminta para elit negeri, Prabowo Soebianto, Wiranto dan Kivlan Zein untuk menghindari pernyataan soal dalang tragedi '98 jika hanya memperkeruh suasana.

"Sudah tak elok lagi membicarakan hal yg sudah lewat dan (lagi pula, red) aktor di balik ini semua sudah mati, yaitu Soeharto," kata Iskandarsyah di Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Ia melanjutkan, Pak Wiranto, Pak Prabowo dan Pak Kivlan adalah putra-putra terbaik bangsa ini, "mereka prajurit-prajurit TNI hebat yang selalu setia pada republik ini dengan sapta marganya,".

"Kalau melihat mereka tuduh-tuduhan begitu, saya jadi sedih. Kalau memang mau diungkit, kenapa tidak Soeharto selagi hidup tidak diadili?" ujarnya.

Menurut Iskandarsyah, ribut-ribut yang dipertontonkan sekarang ini, hanya debat kusir. "Seperti mempertanyakan duluan mana telur sama ayam,".

"(Jadi, red) saya memohon kepada para sepuh bangsa ini, 3 putra terbaik bangsa ini untuk duduk bersama, menenangkan suasana, supaya kita rakyat juga tenang melihatnya," kata Iskandarsyah.

Toh, kata Iskandarsyah, para aktivis 98 pun tidak pernah mempermasalahkan dalang tragedi 98' lagi. "Buktinya, semua kawan-kawan 98 berafiliasi ke semua Parpol, termasuk Parpolnya anak dari Soeharto, tokoh yang paling bertanggungjawab atas peristiwa 98 itu,".

"Jadi tidak perlu diperkeruh lagi masalah-masalah itu," pungkas Iskandarsyah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menantang calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto, dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen untuk sumpah pocong mengenai tuduhan dirinya dalang peristiwa kerusuhan 1998.

"Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu. Saya, Prabowo, dan Kivlan Zein. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2019.***