'Kekerasan' atau 'Kejahatan'? Jadi Polemik di RUU PKS

JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Imam Nahei menyayangkan polemik yang terjadi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Diksi 'Kekerasan' dan 'Kejahatan' disebut salah satu yang menjadi soal.

"Jadi, masyarakat yang menolak ini, itu mengusulkan kejahatan jangan kekerasan," kata Imam dalam diskusi Forum Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/02/2019).

"Kenapa seperti itu? Karena kalau kejahatan itu lebih luas cakupannya sementara kekerasan itu lebih sempit," imbuhnya.

Imam pun menjelaskan, alasan pihaknya dan masyarakat yang memilih menggunakan bahasa "Kekerasan" dan tidak menggunakan bahasa "Kejahatan", "Karena kalau kejahatan itu selalu ada pelaku dan selalu ada korban yang kemudian pelaku ini selalu dihukum,  ada pidananya,".

Sementara adalam RUU penghapusan kekerasan ini, kata Imam, pelakunya tidak harus dihukum tetapi bisa direhabilitasi. Karena bisa jadi, dalam sebuah tindak kekerasan seksual, seorang pelaku pada hakekatnya adalah korban. "Sehingga dia tidak layak untuk dijatuhi hukuman tetapi di rehabilitasi," ujarnya.

Namun Komnas Perempuan, kata Imam, sepenuhnya menyerahkan pilihan diksi tersebut kepada para ahli hukum. Imam memastikan, bagi Komnas Perempuan, yang terpenting adalah substansi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu tidak tercerabut yaitu, melihat kebutuhan korban terhadap akses keadilan pemulihan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, DPR akan membahas kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) setelah Pemilu 2019 rampung.

"Jadi pembahasan memang ada, kemungkinan besar akan dilakukan di bulan Mei setelah Pilpres dan Pileg," kata Rahayu dalam diskusi bertajuk “Progres RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)?” yang digelar di Kompleks Parlemen, Selasa (26/02/2019).

Pasca pemilu, kata Rahayu, menjadi timing yang paling memungkinkan, mengingat ada beberapa RUU lain yang lebih dulu mengantre untuk dibahas.

"Salah satunya adalah RUU praktik pekerjaan sosial yang juga masih menunggu dan bahkan sudah masuk terlebih dahulu di komisi VIII sejak tahun 2014. Itu juga adalah PR kita terbesar," ujar Rahayu.***