Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
11 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
2
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
10 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
3
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
Metropolitan
16 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
4
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
11 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
11 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Sepakbola
10 jam yang lalu
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Home  /  Berita  /  Badminton

Luhut Akui Miliki 6 Ribu Hektare Tanah Milik Negara, Namun Tidak Memiliki HGU

Luhut Akui Miliki 6 Ribu Hektare Tanah Milik Negara, Namun Tidak Memiliki HGU
Selasa, 26 Februari 2019 15:16 WIB
MANADO - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membenarkan memiliki lahan negara sebesar 6 ribu hektare di Kalimantan Timur untuk kegiatan pertambangan batu bara.

Lahan tersebut dijelaskan Luhut sudah mendapatkan izin konsensi dan sampai saat ini masih diproduksi.

"6 ribu hektare, punya pemerintah (diberikan konsesi) dan itu produksi. Saya enggak punya HGU (Hak Guna Usaha), saya punya tambang batu bara, berproduksi," ucap Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Luhut, lahan negara yang dimilikinya selama dijalankan dengan baik atau berproduktif, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Sepanjang dia produktif dan sepanjang dia melakukan kewajiban-kewajiban dengan benar, ya enggak ada masalah," ucap Luhut.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, saat ini sudah ada kebijakan satu peta atau one map policy, yang dapat mengetahui kepemilikan tanah di Indonesia.

Oleh sebab itu, kami minta pihak-pihak yang ingin tahu tanah miliknya untuk membuka Geoportal Kebijakan Satu Peta.

"Sekarang dengan adanya one map bisa kelihatan semuanya, sudah terbuka, berlaku pada semua. Ngapain diumumkan cari saja," kata Luhut.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Tribunews.com
Kategori:Badminton, Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww