Romahurmuziy Ditangkap KPK, TKN Jokowi Tegaskan Tak Terkait Pilpres 2019

Romahurmuziy Ditangkap KPK, TKN Jokowi Tegaskan Tak Terkait Pilpres 2019
Jum'at, 15 Maret 2019 16:10 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan, kasus yang menjerat Dewan Penasehat TKN itu tak terkait dengan Pilpres 2019.

"Kami tegaskan kasus (Romahurmuziy) ini tidak terkait pilpres," ujar Direktur Konten Fiki Satari di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Menurut dia, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Romahurmuziy ini merupakan bukti tidak adanya intervensi pemerintah terhadap hukum yang berlaku. "Ini bukti pemerintahan tidak intervensi kasus hukum," kata dia.

Meski begitu, TKN tetap mendorong proses hukum yang berjalan kepada Romahurmuziy. "Kami juga mendoakan Romahurmuziy dan keluarga diberi kekuatan dalam menjalani proses hukum tersebut, semoga dapat berjalan seadil-adilnya," Fiki memungkasi.

Kata Ketua KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan berita terkait penangkapan seorang ketua umum partai di Jawa Timur. Saat ini, yang bersangkutan masih diperiksa penyidik di markas Kepolisian Daerah Jatim.

"Sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, kepada Liputan6.com, Jumat (15/3/2019).

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo tidak membenarkan maupun menampik ketum yang ditangkap itu adalah Romahurmuziy atau Romi.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi, mengaku tak mengetahui kabar OTT KPK tersebut. "Saya belum tahu, saya lagi kunker," ujar Baidowi, Jumat (15/3/2019).

Berita penangkapan ini pun, kata Baidowi, belum tersebar di kalangan internal PPP. "Belum dapat info, kalau ada kita sampaikan," kata dia.

Baidowi pun meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Sekjen PPP Arsul Sani atau Waketum PPP Arwani Thomafi. Namun ketika dihubungi, keduanya tidak merespons.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:liputan6.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww