Home > Berita > Bali

DPD: Perda Lansia Bukti Komitmen Pemprov Bali dalam Mensejahterakan Warganya

DPD: Perda Lansia Bukti Komitmen Pemprov Bali dalam Mensejahterakan Warganya
Rabu, 20 Maret 2019 00:17 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
DENPASAR - Delegasii Komite III DPD RI yang dipimpin Senator Maluku Novita Anakotta melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Rabu (19/03/19).

Syarif Anggota DPD dapil Lampung), Oni Suwarman dapil Jabar Lalu Suhaimi Ismy dapil NTB, Stefanus BAN Liow dapil Sulut, AM. Iqbal Parewangi dapil Sulsel dan Chaidir Jafar dapil Papua Barat itu, dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Dalam kunjungan kerja tersebut delegasi Komite III juga menggelar rapat kerja daerah dengan jajaran organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kebijakan kesejahteraan lansia di Provinsi Bali.

Saat memberikan sambutan, Novita menyampaikan besarnya presentase penduduk lansia menyebabkan Indonesia termasuk negara berstruktur tua.

"Pada tahun 2017 penduduk lansia mencapai 8,97% atau mencapai 23,4 juta orang, dan diperkirakan mencapai 10% pada tahun 2021," ujarnya.

Menurutnya lagi, struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional.

Novita menambahkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh Komite III DPD RI, lansia di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut penyelesaian segera agar upaya pemberdayaan terhadapnya dapat dilakukan.

"Dari sisi kesehatan, sekitar 4,8% lansia miskin menyandang disabilitas. Jenis disabilitas terbesar adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Dari sisi ekonomi, terjadi penurunan dukungan anak, keluarga besar, dan lingkungan tetangga kepada Lansia, sementara terdapat trend beban yang ditanggung Lansia semakin panjang," tandasnya.

Lansia kata dia, tidak hanya menanggung anak tetapi juga cucu. Dari sisi hukum, munculnya kasus hukum baik pidana maupun perdata kepada Lansia. "Bahkan kasus yang melibatkan lansia beragam, baik itu sebagai otak maupun pendukung kejahatan pidana," urainya.

Dan dari sisi sosial katanya lagi, terjadi disharmoni interaksi dan komunikasi Lansia dengan keluarga, sesama lansia dan masyarakat.

Sementara itu, Kadinas Sosial Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya mengaku menyambut baik kunjungan kerja yang dilaksanakan Komite III di Bali.

Disampaikan Ketut, Umur Harapan Hidup (UHH) orang Bali saat ini rata-rata 73,35 tahun. Lebih tinggi dari angka Nasional yang hanya 73.06 tahun.

"Menyadari layanan kesehatan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan UHH, maka program dan kebijakan kesehatan bagi lansia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi Lansia di fasyankes primer (khususnya puskesmas santun)," ujarnya.

Jumlah puskesmas santun di provinsi Bali hingga saat ini kata dia, mencapai 20 dari 45 puskesmas yang ditargertkan. "Penanganan lansia yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi Bali meliputi penanganan di dalam panti dan di luar panti," tandasnya.

Penanganan di dalam panti dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan spiritual, kegiatan ketrampilan dan kegiatan kesenian.

"Adapun penanganan di luar panti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantu lanjut usia, perawatan sosial (home care), dukungan keluarga (family support), terapi (day care) dan lanjut usia berbasis masyarakat," pungkasnya.

Menutup rapat kerja daerah dengan Pemprov Bali, Novita menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Bali yang telah mengundangkan Perda No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lansia.

Kehadiran Perda itu kata dia, menjadi komitmen dan keberpihakan pemda terhadap kesejahteraan lansia, baik dari sisi alokasi anggaran daerah maupun penanggung jawab pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Novita juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam penanganan lansia. ***


wwwwww