Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
![]() |
| Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengenai riwayat konsultasinya pada 2024 terkait aktivitas pekerja seni sekaligus pejabat publik. Penjelasan ini disampaikan menyusul polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di lingkungan kementerian yang mencapai nilai total Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan bahwa lembaga antirasuah tersebut memang membuka ruang bagi siapa saja untuk berkonsultasi dalam lingkup pencegahan tindak pidana korupsi. Keterangan resmi tersebut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," ujarnya.
Selain membuka layanan konsultasi, KPK juga menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan tugas pejabat negara guna mencegah potensi penyimpangan. Lembaga ini memberikan rekomendasi agar berbagai modus tindak pidana korupsi dapat dicegah serta dimitigasi sejak tahap awal.
Di samping menanggapi soal konsultasi tersebut, KPK turut meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pengadaan jasa pemengaruh. Permintaan ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan temuan lima paket pengadaan jasa pemengaruh di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 yang kini berada di bawah naungan Kemenbud.
ICW juga mencatat adanya tiga paket pengadaan serupa di lingkungan KKP sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Akumulasi anggaran dari delapan paket pengadaan jasa pemengaruh pada dua instansi pemerintah tersebut tercatat mencapai Rp14,7 miliar.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," tegasnya.
Sebelumnya, Raffi Ahmad melalui unggahan video di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026), mengungkapkan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan pihak KPK pada 2024. Konsultasi tersebut berkaitan dengan kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima kerja sama promosi komersial atau endorsement.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," tuturnya.
Berdasarkan hasil konsultasi pada waktu itu, Raffi menyampaikan bahwa KPK menilai aktivitas seorang pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni merupakan hal yang tidak melanggar aturan. Meskipun demikian, ia kini menyadari bahwa aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah Raffi mengutarakan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Permintaan maaf itu berkaitan dengan polemik pengadaan jasa pemengaruh di Kemendikbudristek dan KKP selama kurun waktu 2024 sampai 2026 dengan total nilai kerja sama mencapai Rp14,7 miliar. ***













