Mitra SPPG Bangun Tenda di Kantor BGN Jakarta Pusat, Tuntut Pembayaran Dapur Wilayah 3T
![]() |
JAKARTA - Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah mendirikan tenda perkemahan di area terbuka hijau depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026) pagi. Selain mendirikan deretan tenda, peserta aksi memasang spanduk tuntutan dan karangan bunga bernada protes di halaman gedung tersebut.
Aksi menginap ini melibatkan mitra aglomerasi serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dari sejumlah daerah, mulai dari Sumatera Utara, Kuningan, Jember, hingga Madura. Massa telah menyampaikan pemberitahuan kegiatan kepada Polda Metro Jaya dan BGN hingga Jumat mendatang untuk menyuarakan persoalan dana pembangunan fasilitas dapur program pemenuhan gizi nasional.
Ketua Umum APGI 3T sekaligus anggota presidium aksi, Herwil Junaidi Harefa menyatakan langkah ini merupakan wujud kesedihan para investor 3T yang nasibnya terkatung-katung akibat perubahan status sepihak. Pria asal Gunungsitoli, Pulau Nias tersebut mengungkapkan bahwa para investor di wilayah terpencil hingga kini masih menunggu kepastian pencairan dana pembangunan dapur.
"Sudah 1 tahun kami menunggu tidak ada kepastian, malah ada perubahan status dari investor menjadi pengelola," keluhnya.
Herwil menuturkan bahwa keterlambatan realisasi pembayaran selama lebih dari satu tahun membuat banyak mitra terpuruk secara finansial. Besarnya biaya pembangunan satu unit dapur membuat para mitra terancam kehilangan aset karena terus ditagih oleh pihak perbankan maupun toko material.
"Rata-rata satu dapur itu Rp1,5 M. Kalau di Papua, itu bisa besar, bisa sampai Rp3 M," paparnya.
Di samping persoalan pembayaran di wilayah 3T, para mitra yang dapurnya sudah beroperasi turut menolak SK Kepala BGN 63551. Aturan tersebut mengubah skema operasional menjadi pembagian biaya (sharing cost) serta menghapus fasilitas kendaraan, sehingga memaksa pengelola merumahkan separuh relawan atau memangkas upah kerja mereka.
"Kalau nggak dikurangi jumlah karyawan, berarti dikurangi gajinya," sambungnya.
Melalui aksi di depan kantor BGN ini, para mitra mendesak lembaga tersebut kembali menggunakan petunjuk teknis (juknis) pertama atau mengganti rugi nilai investasi yang sudah dikeluarkan. Massa juga menuntut pencabutan SK 63551 serta terbangunnya pola komunikasi yang setara antara lembaga pemerintah dengan penyedia fasilitas dapur.
"Tidak ada yang superior, karena kami ini adalah pemilik fasilitas, BGN adalah pemilik program," tegasnya.
Massa aksi bertekad bertahan di tenda depan kantor BGN hingga ditemui langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono. Mereka juga berharap keluhan terkait pembiayaan dapur di lapangan dapat tersampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | suara.com |
| Kategori | : | Nasional |













