Ketua MPR Tak Setuju Jika Pemilu dan Pilpres Disebut Perang Badar

Ketua MPR Tak Setuju Jika Pemilu dan Pilpres Disebut Perang Badar
Sabtu, 23 Maret 2019 00:04 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
BANDAR LAMPUNG - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyebut pemilu bukan Perang Badar ataupun perang total. Tapi bagi Ketua Umum PAN itu, Pemilu dan Pilpres adalah pesta demokrasi untuk membangun bangsa sekaligus pemimpin.

"Saya menolak bila pemilu ini dikatakan sebagai perang total maupun Perang Badar," kata Zulkifli saat membuka Press Gathering Pimpinan MPR dengan wartawan Koordinatoriat Parlemen, di Hotel Swiss-bel Hotel, Bandar Lampung, Jumat (22/3/2019).

Pemilu kata dia, menjadi momentum untuk menentukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Semua lapisan masyarakat yang telah memiliki hak pilih, dipersilakan untuk menentukan pilihan masing-masing karena telah dijamin konstitusi.

Untuk itu, Zulkifli mengajak seluruh warga negara khususnya penyelenggara Pemilu serta aparat keamanan untuk menjaga pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan dengan baik. "Oleh karena itu saya mengatakan, pihak Polri, KPU, kejaksaan, dan pihak-pihak terkait harus menjaga kepercayaan publik," harapnya.

Namun demikian, pemilu 2019 mendatang menurutnya adalah pesta demokrasi yang memiliki tingkat konflik tinggi.

Untuk itu, Zulkifli Hasan mengingatkan bakal ada sejumlah titik rawan konflik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sesudah hari pencoblosan selesai.

Terutama sekali tegas Zulkifli, jika hasil pemungutan suara bedanya tipis. "Saya tidak khawatir dari hari ini sampai 17 April nanti akan terjadi konflik tetapi dari mulai tanggal 20 April itu yang saya khawatirkan. Apalagi, jika hasilnya beda tipis dan kedua kubu mengklaim sama-sama menang," kata Zulkifli Hasan.

Untuk itu, kata Zulkifli, kecurangan dalam pemilihan umum harus dijadikan sebagai musuh bersama. "Karena syarat pemilu itu damai itu sebagaimana Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 Amandemen bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelasnya.

Kepada penyelenggara pemiliu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Polri serta Tentara Negara Indonesia (TNI), Zulkifli Hasal, meminta untuk berlaku netral. Begitu juga Hal ini juga media mainstream harus bermain sesuai dengan perannya. "Bolehlah berpihak (tetapi jangan seperti) tim sukses yang over," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.***


wwwwww