150.000 Orang dari Keluarga Besar BUMN Dikerahkan Ke jakarta Berbarengan Kampanye 01 Jokowi di GBK 13 April

JAKARTA - Seluruh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut-sebut mendapat paksaan untuk hadir dalam kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf Amin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (13/4) mendatang.

Pemaksaan dilakukan untuk menandingi jumlah massa yang hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi di tempat yang sama, Minggu (7/4) kemarin.

Seperti diketahui, jumlah massa Prabowo disebut tembus 1 juta orang.

Informasi ini pertama kali disampaikan oleh akun Twitter @IreneViena. Menurutnya, pegawai BUMN yang enggan hadir terancam kena sanksi beragam.

"Pegawai BUMN dipaksa harus menghadiri kampanye Jokowi 13 April 2019. Dicatat nomor hp, diabsen kehadiran. Pegawai BUMN yang menolak hadir dikenakan sanksi mulai dari pembatalan bonus, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, mutasi, dst. Mana nyali Anda @KPU_ID @bawaslu_RI?" tulis Irene, Senin (8/4).

Pegawai BUMN dipaksa harus meghadiri kampanye Jokowi 13 April 2019. Dicatat nomor hp. Diabsen kehadiran. Pegawai BUMN yg menolak hadir dikenakan sanksi mulai dari: Pembatalan bonus. Penundaan kenaikan pangkat & golongan. Mutasi. Mana nyali anda @KPU_ID @bawaslu_RI?," tulis Irene (@IreneViena) April 8, 2019.

Menurut informasi, kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf nanti akan diwarnai dengan konser grup band Slank, yang bertajuk 'Menuju Kemenangan Indonesia Maju'.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (SP BUMN) Bersatu Arief Poyuono mengaku belum tahu kabar soal pegawai BUMN yang dipaksa menghadiri kampanye akbar Joko Widodo-Maruf Amin pada Sabtu nanti (13/4).

"Saya belum cek," katanya dilansir GoNews.co dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/4).

Sekalipun ada paksaan untuk mengikuti kampanye akbar, para pekerja BUMN tidak mudah gentar. Justru hal itu akan menjadikan penyemangat untuk memulangkan Jokowi ke kampung halamannya di Solo.

"Saya juga duga ancaman dari anggota TKN (tim kampanye nasional) yang berasal dari para relawan Joko Widodo yang banyak ditaruh di BUMN. Saat terhadap para pekerja BUMN tidak akan dianggap sama pekerja BUMN," jelas Arief.

Menurutnya, jika benar ada intimidasi maka para pekerja BUMN tidak boleh tinggal diam dan secara tegas menolak. Sebab pegawai BUMN bukanlah pegawai yang bisa dikerahkan untuk ikut kampanye.***