Wacana People Power ala Amien Rais dalam Kenangan Reformasi dan Gugatan Pemilu 2014, Logiskah?

JAKARTA - Amien Rais, Tokoh Reformasi RI yang juga berdiri tegak di barisan oposan Pemilu Serentak 2019, menyatakan kesungguhannya soal wacana menggulirkan kekuatan massa (People Power) dalam menegakkan Pemilu yang kredibel.

"Jadi kalau saya ngajak People Power, itu bukan sekedar emosi, bukan," tegas politisi senior PAN itu dalam sebuah acara di Komplek DPR-MPR RI di Jakarta, Selasa (09/04/2019) yang menyoal jutaan DPT diduga kuat invalid.

Soal DPT fix untuk Pemilu 2019 ini, GoNews Grup belum mengetahui angka pasti. Pasca penetapan apa yang disebut dengan DPTHP-3 pada 8 April 2019, beberapa pihak juga belum paham betul angka DPT final.

Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggarini dari Perludem mengaku belum memiliki dokumen DPTHP-3 ketika dikonfirmasi pada Rabu (10/04/2019). Sekretaris Bapillu Partai Bulan Bintang (PBB), Aji Martono, juga mengaku masih bingung soal rapat penetapan DPTHP-3 yang Ia hadiri itu. Sementara Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, hingga berita ini dirilis, belum juga menjawab upaya konfirmasi GoNews.

Tak ayal, Amien kemudian menyampaikan kenangan 1998, dimana People Power menjadi kekuatan yang melahirkan Reformasi. Saat itu, urai Amin, "fungsi-fungsi ABRI yang kelewatan, menjadi proporsional dengan People Power. Sentralisasi diganti dengan otonomi daerah. And so on and support,".

Tapi Amien membantah jika People Power yang Ia maksud dikaitkan praktis dengan kekacauan dan pertumpahan darah seperti luka kelam Tragedi 98.

Kata Amien-yang kala itu duduk bersama Fahri Hamzah, Fadli Zon, Ahmad Maksum, Ustadz Bachtiar Nasir dan Chusnul Mariyah, justru, "kami-kami ini mewakili anak-anak bangsa yang masih percaya ada masa depan buat negara kita,".

Wacana People Power di Pemilu 2019 ini, tersirat dari pernyataan Amin, juga menjadi bagian dari bentuk ketidakpuasan kubu Prabowo (dimana Amin berada di dalamnya sejak 2014) terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan kubu Prabowo kala itu ditolak MK dan Jokowi pun dilantik jadi Presiden.

"Kita ingin, kalau nanti Pemilu tetep banyak kecurangan, bukan kepada MK, nggak ada gunanya. MK sekarang juga-seperti terbukti dulu, dari kita waktu Prabowo-Hatta dibawa ke MK juga gak digubris. Pokoknya tetep gak usah di (selidiki lagi-dinilai lagi, red)," urai Amin Rais.

Ia pun lantas menyebut soal "amarah" dengan mencontohkan kemarahan Prabowo di Jogja. Jika yang dimaksud Amin adalah "gebrakan podium" Prabowo saat berkampanye terbuka di Yogyakarta pada 08 April 2019 lalu, Pakar Semiotik ITB, Acep Iwan Saidi pernah menilai bahwa apa yang dipertontonkan Prabowo adalah gimik untuk memelihara suasana tegang seperti saat kampanye di GBK.

Soal amarah ini, kata Amin, merupakan hal yang perlu dalam konteks kepemimpinan. "Jadi, kalau nanti di antara kita ada yang marah, saya kira marah itu perlu. Kalau Pemimpin nggak pernah marah, cuma haha..hehe.., itu bukan pemimpin,".

Isu People Power di masa Pilpres 2019 ini, bukan isu sehari-dua hari. Sebelumnya, pada 2 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merespon cukup tegas.

"Saya ingin mengingatkan, jangan lagi selesaikan persoalan-persoalan Pemilu di jalanan karena Undang-Undang sudah memberi ruang-ruang untuk menyelesaikan persoalan itu," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Kantor KPU RI.

Sekedar pengingat, pada Pilpres 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Amar putusan MK setebal 4.390 halaman itu, butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).

Dan untuk diketahui, DPT yang kini menjadi soal di Pemilu Serentak 2019, juga menjadi bagian dari apa yang ditolak MK pada Pemilu 2014 lalu.

"Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut," kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.***