Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lebaran Idul Fitri, Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Rp30 Ribu Per Kilo
Ekonomi
23 jam yang lalu
Lebaran Idul Fitri, Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Rp30 Ribu Per Kilo
2
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
Kesehatan
23 jam yang lalu
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
3
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
4
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Politik
22 jam yang lalu
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
5
Arus Mudik 2020, Hingga H+2 Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
Peristiwa
23 jam yang lalu
Arus Mudik 2020, Hingga H+2 Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
6
Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 saat 'New Normal' dengan...
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 saat New Normal dengan...
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tolak Wisata Hala di Labuan Bajo, Komnas Pengawas BOP Desak Jokowi Turun Tangan

Tolak Wisata Hala di Labuan Bajo, Komnas Pengawas BOP Desak Jokowi Turun Tangan
Kawasan Wisata di Labuhan Bajo. (Dok.GoNews.co)
Selasa, 07 Mei 2019 00:14 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Komite Nasional (Komnas) Pengawas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores bersama Diaspora Nusa Tengara Timur (NTT)-Jakarta, menolak Wacana program Wisata Halal (WH) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Juru Bicara, Komnas Pengawas BOP, Maksimus Ramses Lalongkoe dalam siaran persnya pada Senin (06/05/2019) mengatakan, "program wisata halal tidak tepat dan tidak cocok diterapkan di Labuan Bajo karena tidak sesuai dengan budaya, potensi, karakteristik, serta branding pariwisata Labuan Bajo,".

Menurut Ramses, konsep wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal ini merujuk pada aturan-aturan islam.

"Sehingga, menjadi kontraproduktif dengan kearifan lokal Manggarai Barat, Manggarai Raya bahkan NTT umumnya," ujarnya.

Kebijakan pengembangan pariwisata menurut Ramses, tidak bisa menggunakan pendekatan partikular namun harus lebih mengedepankan pancasila dan nilai-nilai budaya setempat.

Karena itu, pihaknya mendesak, Kementerian Pariwisata RI untuk membatalkan wacana Wisata Halal di Labuan Bajo. Presiden Jokowi, juga mesti mereposisi kembali Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores.

"Presiden harus mengangkat orang-orang profesional dalam jajaran BOP Labuan Bajo yang lebih memahami dan mengetahui karakter dan budaya masyarakat lokal" kata Ramses.***


wwwwww