Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
Sepakbola
19 jam yang lalu
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
2
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
Olahraga
21 jam yang lalu
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
3
BAZNAS Luncurkan Logo Peduli Covid-19
Umum
21 jam yang lalu
BAZNAS Luncurkan Logo Peduli Covid-19
4
KONI Pusat Cek Kesiapan Semua Bidang PB PON XX Papua 2021
Olahraga
22 jam yang lalu
KONI Pusat Cek Kesiapan Semua Bidang PB PON XX Papua 2021
5
Azis Syamsuddin Minta Pemda Sumut dan BNPB Proaktif Bantu Warga Sinabung
DPR RI
22 jam yang lalu
Azis Syamsuddin Minta Pemda Sumut dan BNPB Proaktif Bantu Warga Sinabung
6
Percepat Pemulihan Ekonomi, Menaker Minta Subsidi Upah Digunakan untuk Ini...
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Percepat Pemulihan Ekonomi, Menaker Minta Subsidi Upah Digunakan untuk Ini...
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tolak Wisata Hala di Labuan Bajo, Komnas Pengawas BOP Desak Jokowi Turun Tangan

Tolak Wisata Hala di Labuan Bajo, Komnas Pengawas BOP Desak Jokowi Turun Tangan
Kawasan Wisata di Labuhan Bajo. (Dok.GoNews.co)
Selasa, 07 Mei 2019 00:14 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Komite Nasional (Komnas) Pengawas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores bersama Diaspora Nusa Tengara Timur (NTT)-Jakarta, menolak Wacana program Wisata Halal (WH) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Juru Bicara, Komnas Pengawas BOP, Maksimus Ramses Lalongkoe dalam siaran persnya pada Senin (06/05/2019) mengatakan, "program wisata halal tidak tepat dan tidak cocok diterapkan di Labuan Bajo karena tidak sesuai dengan budaya, potensi, karakteristik, serta branding pariwisata Labuan Bajo,".

Menurut Ramses, konsep wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal ini merujuk pada aturan-aturan islam.

"Sehingga, menjadi kontraproduktif dengan kearifan lokal Manggarai Barat, Manggarai Raya bahkan NTT umumnya," ujarnya.

Kebijakan pengembangan pariwisata menurut Ramses, tidak bisa menggunakan pendekatan partikular namun harus lebih mengedepankan pancasila dan nilai-nilai budaya setempat.

Karena itu, pihaknya mendesak, Kementerian Pariwisata RI untuk membatalkan wacana Wisata Halal di Labuan Bajo. Presiden Jokowi, juga mesti mereposisi kembali Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores.

"Presiden harus mengangkat orang-orang profesional dalam jajaran BOP Labuan Bajo yang lebih memahami dan mengetahui karakter dan budaya masyarakat lokal" kata Ramses.***


wwwwww