Apapun Putusan MK, PKS Tetap Setia Bersama Prabowo-Sandi

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mengatakan tidak semua partai harus bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Hal ini, ia katakan juga berkaitan dengan adanya isu tawaran pada Partai Gerindra untuk bergabung dengan koalisi capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Tidak semua harus menjadi koalisi pemerintah, tapi koalisi pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6).

Menurutnya, dalam sebuah negara diperlukan demokrasi yang sehat. Salah satunya dengan menyeimbangkan jumlah koalisi pemerintah dan oposisi.

"Tapi dalam demokrasi checks and balances lebih penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan pro rakyat Indonesia yang totalnya 260 juta bukan kepada pemilihnya saja," ungkapnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno ini menegaskan partainya akan tetap berada di barisan penantang. Yakni dengan Koalisi Adil dan Makmur pendukung Prabowo-Sandiaga.

"PKS akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan MK," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, ada partai di internal koalisi pendukung Presiden Joko Widodo yang berpendapat Gerindramerupakan partai paling pantas ditawari untuk bergabung. Apabila koalisi memutuskan menambah anggotanya.

"Ada juga yang berpendapat kalau pun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, JakartaPusat, Senin (24/6).***