Meski Ditetapkan Terpilih, Jokowi Bisa Batal Dilantik Jika...

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres) terpilih dari Pilpres 2019.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

"Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01, saudara Ir H Joko Widodo dan Saudara Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman saat membacakan putusan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Capres-Cawapres Terpilih di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/06/2019).

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2019," kata Arief.

Artinya, Jokowi-Maruf tinggal menunggu pelantikan menjadi Presiden-Wapres oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang rencananya akan diselenggarakan pada Oktober 2019.

Meski sudah ditetapkan terpilih oleh KPU RI, baik Jokowi maupun Maruf Amin masih mungkin untuk gagal dilantik menjadi Presiden ataupun Wapres RI periode 2019-2024.

Kemungkinan itu sebagaimana disebut dalam Pasal 427 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 atau UU Pemilu.

Ayat 4 UU Pemilu menyebutkan, "dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua,".

Artinya, jika Jokowi dan Maruf Amin berhalangan tetap, maka MPR RI akan melantik sosok baru sebagai Presiden-Calon Presiden RI untuk masa jabatan 2019-2024.

Jika berdasarkan pasal 37 huruf b UU Pemilu tersebut yang juga menyebut soal 'berhalangan tetap' (bukan soal Presiden-Wapres), maka yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah, menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau tidak diketahui keberadaannya.***