Ormas MKGR Nyatakan Dukung Bamsoet Ketum Partai Golkar

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga menjabat Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar menerima dukungan dari underbow (organisasi sayap) Partai Golkar untuk maju sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar periode 2019-2024. Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan dukungan kepada Bamsoet untuk maju menjadi Caketum  DPP Partai Golkar.

"Harus diakui, berbagai capaian yang diperoleh Partai Golkar pada Pemilu 2019 ini masih belum maksimal. Target 110 kursi DPR RI gagal dicapai. Bahkan malah menurun dari 91 kursi pada periode 2014-2019, menjadi hanya 85 kursi di periode 2019-2024. Kehilangan 6 kursi 1,2 juta suara tak pernah terjadi di era kepemimpinan Pak Akbar Tandjung, Pak Jusuf Kalla, hinggap Pak Aburizal Bakrie," ujar Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR Arman Amir saat memberikan dukungan kepada Bamsoet di Jakarta, Senin (01/07/19).

Arman menyampaikan harapan keluarga besar MKGR agar kelak saat memimpin Partai Golkar, Bamsoet bisa memulai tradisi luhur bahwa jabatan ketua umum cukup satu periode. Sehingga regenerasi kepemimpinan partai bisa berjalan, sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk ambil bagian dalam perjuangan politik di Partai Golkar.

"Di Pemilu 2019 lalu, mesin organisasi tidak berjalan. Tidak ada rapat harian, rapat pleno, maupun rapat koordinasi yang bisa dijadikan pegangan bagi perjuangan Partai Golkar. Bahkan, Badan Saksi Nasional yang merupakan perintah Rakernas tidak terbentuk. Partai Golkar beruntung karena para calegnya punya semangat juang tinggi, walaupun berjuang sendirian di daerah pemilihan, para caleg masih bisa memberikan yang terbaik. Di kepengurusan selanjutnya, hal ini tidak boleh terjadi," tegas Arman.

Menanggapi berbagai aspirasi dari pengurus MKGR, Bamsoet yang pernah menjadi Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode  2014-2016, sependapat bahwa rapat harian, koordinasi, maupun pleno adalah jantungnya organisasi. Melalui rapatlah, berbagai pengurus bisa memberikan masukan dan menyumbangkan ide-ide pemikirannya, sehingga menghidupkan mesin kerja organisasi. 

"Mekanisme rapat harian, koordinasi atau pleno diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar. Pengambilan keputusan pun harus sesuai dengan AD/ART Partai. Karenanya, bagaimana keputusan rapat akan sesuai dengan AD/ART jika tidak melalui mekanisme rapat yang ada?," tanya Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini sangat memahami keprihatinan DPD Partai Golkar di daerah yang menginginkan roda partai dijalankan sesuai AD/ART yang ada. Termasuk tidak melakukan Plt pimpinan DPD yang bersifat pemaksaan.

"Saya sangat memperhatikan aspirasi dari daerah-daerah yang menginginkan zero Plt dalam kepengurusan DPP Partai Golkar mendatang. Kedepan pendekatan kekeluargaan akan lebih ditonjolkan. Jika ada pelanggaran di daerah, pembinaan harus didahulukan. Bukan langsung melakukan Plt kepemimpinan," pungkas Bamsoet.***