DPP Golkar: Surat dari Ical Bukan untuk Evaluasi Kepemimpinan Airlangga

JAKARTA - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Ibnu Mundzir, membenarkan pihaknya telah menerima surat arahan dari Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie. Surat resmi tersebut telah diterima sejak Kamis (27/6) lalu.

"Sudah resmi kami terima, sejak Kamis lalu, tanggal 27 Juni," kata Ibnu saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/7).

Namun, dia menepis jika salah satu arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah meminta evaluasi terhadap hasil kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurutnya, Wanbin hanya meminta evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan seperti biasa, contohnya Pilpres dan Pileg 2019.

"Bukan, itu hanya evaluasi yang memberikan gambaran saja bagaimana program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Kan ada Pilpres dan Pileg 2019 kemarin, apa kurang-lebihnya, apa positif-negatifnya, kan harus ada evaluasi. Bukan evaluasi kepemimpinan Pak Airlangga," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pembina Partai Golkar memberikan arahan dan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat. Ada 6 poin arahan yang diberikan Wanbin terkait evaluasi Pemilu 2019 dan agenda Musyarawah Nasional partai yang akan digelar akhir tahun ini.

Arahan tersebut tercantum dalam surat Wanbin Partai Golkar bernomor Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan ditandantangi oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.

"Betul Wanbin membuat surat itu," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Theo L Sambuaga saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (4/7).

Salah satu poin menyebutkan Wanbin Golkar meminta DPP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pemilu 2019. Tujuannya sebagai masukan dalam menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 mendatang.

Di Pemilu 2019, Golkar berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 12,31 persen atau jika dikonversi sekitar 85 kursi di DPR. Jumlah kursi di 2019 itu menurun dibandingkan capaian di 2014 yaitu 91 kursi.

"Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024," bunyi salah satu poin di surat Wanbin itu.***