Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
Sepakbola
18 jam yang lalu
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
2
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
Ekonomi
23 jam yang lalu
FSP Sinergi BUMN Pastikan Kawal Klasterisasi BUMN dan Ciptaker
3
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
MPR RI
22 jam yang lalu
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
4
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
DPR RI
23 jam yang lalu
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
5
PKS Gelar Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa
DPR RI
23 jam yang lalu
PKS Gelar Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa
6
Bima Sakti Pertajam Kekompakan Timnas U 16 Indonesia
Sepakbola
24 jam yang lalu
Bima Sakti Pertajam Kekompakan Timnas U 16 Indonesia
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kuasa Hukum Baiq Nuril: Bola Liar ada di Kepolisian

Kuasa Hukum Baiq Nuril: Bola Liar ada di Kepolisian
Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi (Kanan), saat menghadiri acara diskusi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Rabu, 10 Juli 2019 15:48 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Kuasa Hukum Baiq Nuril Maknun, Joko Jumadi mengatakan, bola liar kasus kliennya ada di Kepolisian. Ini, selain upaya amnesti yang tengah diupayakan untuk Baiq.

Menurut Joko, Kepolisian seharusnya bisa lebih merekonstruksi kasus Baiq kepada pasal yang tepat, karena dimensi perbuatan terduga pelaku juga melalui media komunikasi.

"Kalau misalnya UU di KUHP-nya tidak bisa masuk, kenapa tidak kemudian menggunakan UU yang lain. Itu lah saya katakan, sekarang bola liarnya ada di Kepolisian," kata Joko kepada GoNews.co usai mengadiri sebuah diskusi di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya, Polda NTB, telah menghentikan laporan Baiq Nuril soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan atasannya, Muslim, pada tahap penyelidikan pada Januari 2019. Polisi, mempersilahkan pihak Baiq untuk mengajukan bukti baru jika ingin kasus dilanjutkan prosesnya.

Menanggapi hal itu, Joko mengatakan, "Lho, buktinya kan sudah jelas, itu putusan pengadilan kan bukti yang sangat jelas,".

Kasus Baiq belakangan semakin menarik perhatian, pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril pada Kamis (04/07/2019) lalu.

Amnesti pun, tengah diupayakan sebagai upaya pamungkas menyelematkan Baiq dari jerat hukum yang kemudian kontroversial.

Bersama Joko dan Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Baiq berkonsultasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di kantor Kemenkum HAM di Kuningan, Jakarta pada Senin (8/7/2019) sore, soal amnestinya.

Kala itu, Menteri Yasonna mengatakan, formulasi hukum "yang paling dimungkinkan adalah amnesti,".

Sementara pertemuan pihak Baiq dengan Presiden, diakui Joko, belum terjadi hingga saat ini.

"Belum, belum," kata Joko.***


wwwwww