Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
Internasional
11 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
2
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
Ekonomi
11 jam yang lalu
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
3
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
3 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
4
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
MPR RI
3 jam yang lalu
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
5
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
24 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
6
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Umum
3 jam yang lalu
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Kasasi Jokowi Ditolak MA, Berarti...

Kasasi Jokowi Ditolak MA, Berarti...
Foto: Setkab RI
Jum'at, 19 Juli 2019 16:46 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kawan-kawan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Informasi itu dilansir laman kepaniteraan MA pada Jumat (20/7/2019).

Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 itu, hasil ketok palu Ketua Majelis Hakim, Nurul Elmiyah serta hakim anggota, Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha, pada 16 Juli 2019 lalu.

Putusan Kasasi MA ini, menguatkan vonis tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 19 September 2017, yang menyatakan Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Maju sebagai pemohon kasasi antara lain pemerintah, Jokowi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Jokowi dan kawan-kawan diminta untuk mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perkara ini bermula dari kelompok masyarakat yang menggugat negara atas kasus karhutla. Para penggugat tersebut di antaranya, Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.***


wwwwww