Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
RIGHTS Foundation minta Pemerintah Tegas Larang TKA China masuk Indonesia
Nasional
10 jam yang lalu
RIGHTS Foundation minta Pemerintah Tegas Larang TKA China masuk Indonesia
2
Kritik Rencana Menpar Berkantor di Bali, DPD: Perhatikan Juga Potensi Wisata di Sumatera
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Kritik Rencana Menpar Berkantor di Bali, DPD: Perhatikan Juga Potensi Wisata di Sumatera
3
PPUU DPD RI: UU Cipta Kerja Jawab Kekhawatiran Masyarakat soal Mafia Tanah
Nasional
9 jam yang lalu
PPUU DPD RI: UU Cipta Kerja Jawab Kekhawatiran Masyarakat soal Mafia Tanah
4
Senator Papua Barat Kecam Sikap Rasisme Ambroncius
Umum
6 jam yang lalu
Senator Papua Barat Kecam Sikap Rasisme Ambroncius
5
Webinar Dana Desa, Kemenkeu Ungkap Banyak Kepala Desa Punya Mobil Lebih Bagus dari Camat
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Webinar Dana Desa, Kemenkeu Ungkap Banyak Kepala Desa Punya Mobil Lebih Bagus dari Camat
6
LBP Terpilih Secara Aklamasi, Maria Lawalata Ucapkan Selamat
Olahraga
6 jam yang lalu
LBP Terpilih Secara Aklamasi, Maria Lawalata Ucapkan Selamat
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Kasasi Jokowi Ditolak MA, Berarti...

Kasasi Jokowi Ditolak MA, Berarti...
Foto: Setkab RI
Jum'at, 19 Juli 2019 16:46 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kawan-kawan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Informasi itu dilansir laman kepaniteraan MA pada Jumat (20/7/2019).

Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 itu, hasil ketok palu Ketua Majelis Hakim, Nurul Elmiyah serta hakim anggota, Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha, pada 16 Juli 2019 lalu.

Putusan Kasasi MA ini, menguatkan vonis tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 19 September 2017, yang menyatakan Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Maju sebagai pemohon kasasi antara lain pemerintah, Jokowi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Jokowi dan kawan-kawan diminta untuk mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perkara ini bermula dari kelompok masyarakat yang menggugat negara atas kasus karhutla. Para penggugat tersebut di antaranya, Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.***

wwwwww