Soal Pimpinan MPR, Gerindra: Tak Penting Dari Mana Asal Partainya, yang Jelas Visi Misinya

JAKARTA - Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menjadi rebutan hampir semua partai politik (parpol) usai Pemilu 2019.

Rebutan itu tak hanya terjadi di barisan parpol koalisi pendukung petahana Joko Widodo-Maruf Amin saat pilpres 2019, namun juga terjadi di kubu oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beradu argumen dengan merasa paling berhak untuk mendapatkan kursi ketua MPR yang saat ini diduduki oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Belakangan Golkar malah mengaku siap membicarakan perihal kursi MPR itu dengan Partai Gerindra yang mulai ikut-ikutan membidik kursi Ketua MPR dengan dalih rekonsiliasi pilpres.

Di sisi lain, PAN juga terlihat tak rela jika kursi ketua MPR berpindah ke partai lain. Sementara Demokrat mengungkit jasa partainya saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa dengan memberikan jatah kursi MPR ke PDIP. Demokrat minta PDIP mengingat jasa SBY itu.

Bukan tanpa alasan para elite politik di Indonesia memperebutkan kursi Pimpinan MPR. Kursi ini dianggap posisi strategis dalam biduk pemerintahan di Indonesia dan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sangat tinggi.

Posisi Ketua MPR dinilai sedikit lebih istimewa dibanding pimpinan lembaga negara lainnya karena punya kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Fary Djemi Francis, menegaskan pihaknya tidak peduli tokoh dari parpol mana saja yang akan maju.

Namun bagi Gerindra yang terpenting adalah soal visi dan misi ke depan. Termasuk punya program apa untuk meningkatkan kinerja MPR. "Bagi kami yang jelas, tokoh atau calon pemimpin MPR harus punya visi besar dalam bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa," ungkap Fary saat menjadi narasumber Diskusi Empat Pilar MPR 'Musyawarah Mufakat Untuk Pimpinan MPR' di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ia mengakui, saat ini sudah mulai ramai perdebatan soal tokoh, parpol dan siapa yang akan menjadi pimpinan MPR. Bahkan lanjut dia, sudah muncul wacana hitung-hitungan paket dari koalisi 02 dan paket koalisi 01.

"Bahkan ada juga yang ingin membentuk paket dengan menggabungkan 01 dan 02. Itu artinya kita kembali lagi menentang tokoh besar seperti pak Jokowi dan pak Prabowo untuk menyatukan bangsa. Kan seharusnya saat ini sudah tak ada lagi istilah 01 dan 02," paparnya.

Selama 10 tahun terakhir ini kata Dia, meskipun yang menajabat Ketua MPR dari partai non pemerintah, sistem berjalan dengan baik dan lancar. "Dan ini sudah terjadi di era kepemimpinan bapak Taufik Kiemas hingga bapak Zulkifli Hasan, dan aman-aman saja," tukasnya.

Bagi Gerindra, adalah bagaimana peran dan tugas lembaga MPR untuk tetap menjaga NKRI, menjaga Pancasila dan kedaulatan negara. "Saya rasa tidak etis bicara tentang apa namanya pimpinan apalagi bagi-bagi kursi. Kalau di DPR sudah diatur silahkan saja," tegasnya.***