Ingatkan Pemerintah, Komisi XI DPR: Pemindahan Ibukota Baru Jangan Bebani APBN!

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mendesak agar pemerintah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menciptakan strategi rancangan anggaran pemindahan ibu kota.

Ia menyebut bahwa kebutuhan biaya pembangunan akan sangat tinggi sehingga harus digunakan strategi yang realistis.

Hal ini ia sampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (29/7/2019). Menurutnya melakukan kerja sama dengan swasta akan diproyeksikan ke depan untuk membantu pembangunan perpindahan ibu kota tersebut.

"Kerja sama dengan pihak swasta dan segala macam seperti yang disampaikan oleh teman-teman di Bappenas misalnya, apakah aset-aset yang ada di Jakarta hari ini dikerjasamakan dengan swasta, kemudian pendapatan itu dimanfaatkan untuk menambah biaya pemindahan tersebut,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Legislator dapil Kalimantan Barat itu menekankan agar pemerintah melakukan kerja cerdas dalam mengeksekusi isu yang strategis tersebut. Diketahui bahwa rencana perpindahan ibu kota merupakan planning lama yang akan diwujudkan oleh Pemerintah saat ini yang dilatarbelakangi tujuan pemerataan ekonomi.

"Pemindahan ibu kota ini harus di-planning sebaik-baiknya. Harus dibuat strateginya sebaik mungkin termasuk yang kita diskusikan tadi adalah pembiayaannya. Karena hitung-hitungan dari teman-teman di Bappenas kan sekitar Rp 456 triliun. Tentu kalau kita berharap kepada APBN, ini akan memberatkan APBN kita,” tukas Jeno.***