Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
12 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
3
Kata Legislator setelah Aljannah Melahirkan di Teras
Kesehatan
23 jam yang lalu
Kata Legislator setelah Aljannah Melahirkan di Teras
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
9 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
9 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
3 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Hindari Voting, PPP Ingin Pemilihan Pimpinan MPR Melalui Musyawarah

Hindari Voting, PPP Ingin Pemilihan Pimpinan MPR Melalui Musyawarah
Jum'at, 02 Agustus 2019 16:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Meski tidak ikut serta mengusulkan nama dalam bursa pimpinan MPR RI 2019-2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkeinginan agar proses pemilihan Ketua MPR RI tidak dilakukan dengan Voting.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Besar Kebangsaan” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

"Untuk pemilihan pimpinan MPR kali ini, kami (PPP, red) tidak akan mengusulkan nama untuk calon Ketua MPR. Namun kita minta, agar pemilhan pimpinan MPR dipilih secara musawarah. Karena MPR mewakili rumah kebangsaan. Jangan sampai kejadian pada tahun 2014 saat diputuskan dengan voting terulang kembali," katanya.

Untuk itu, Ia berharap Fraksi PPP di MPR bisa dilibatkan dalam musyawarah tersebut. "Kami sekali lagi menyarankan, agar Pimpinan MPR ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh fraksi-fraksi parpol lintas koalisi di DPR bersama perwakilan DPD. Kami sangat menghargai jika ikut terlibat dalam musyawarah tersebut," tandasnya.

Ia juga memahami adanya keinginan beberapa partai untuk mengambil posisi Ketua MPR. Dan tentunya kata dia, harus ada yang memberi dan menerima. "Di situ perlu ada pembicaraan informal lintas fraksi dan kelompok DPD. Saya yakin ada solusinya," tukasnya lagi.

Sementara itu, peneliti politik dari CSIS Philip J Vermonte mengatakan, pasca pemilu dan pileg 2019 lalu, sejumlah parpol pemenang pemilu, memiliki kans lebih besar untuk memimpin MPR RI.

"Yang penting figurnya sudah melampaui sebagai aktor politik praktis dan yang bisa diterima oleh semua masarakat. Bisa dari PDIP, Golkar, PKB, maupun dari parpol lain, yang tentunya juga tidak bisa mengabaikan keberadaan DPD RI," tegasnya.***


wwwwww