Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
VIRAL! Ibunya Dimakamkan Ala Covid-19 Padahal Negatif, Anak Histeris Cegat Mobil Jenazah
Peristiwa
16 jam yang lalu
VIRAL! Ibunya Dimakamkan Ala Covid-19 Padahal Negatif, Anak Histeris Cegat Mobil Jenazah
2
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
Hukum
22 jam yang lalu
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
3
Bahas Pembukaan Rumah Ibadah, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Muhammadiyah
DPR RI
23 jam yang lalu
Bahas Pembukaan Rumah Ibadah, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Muhammadiyah
4
Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton
Hukum
23 jam yang lalu
Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton
5
Selain Muhammadiyah, Satgas Covid-19 DPR Juga Sambangi PBNU Jelang New Normal
Politik
23 jam yang lalu
Selain Muhammadiyah, Satgas Covid-19 DPR Juga Sambangi PBNU Jelang New Normal
6
Ini Opsi Kompetisi ke Klub Liga 1 dan 2
Sepakbola
24 jam yang lalu
Ini Opsi Kompetisi ke Klub Liga 1 dan 2
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pemerintah dan DPR Didesak Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah dan DPR Didesak Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi
Ilustrasi. (Net)
Jum'at, 02 Agustus 2019 16:24 WIB
JAKARTA - Advokasi Perlindungan data pribadi mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Hal itu penting dilakukan mengingat maraknya kasus jual-beli data pribadi di media sosial.

"Pemerintah dan DPR harus mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU perlindungan data pribadi," kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam konferensi pers di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Menurut Wahyudi, percepatan RUU saat ini sangat diperlukan, mengingat besarnya potensi penyalahgunaan data pribadi. Sejauh ini, kata dia, tidak ada rujukan perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa aturan yang masih menjadi panduan pengelolaan data kependudukan ini yang mengakibatkan rentannya posisi pemilik data.

"Aturan ini juga tidak secara jelas mengatur hak-hak dari pemilik data, sekaligus alasan hukum untuk memproses data pribadi, yang merujuk pada prinsip perlindungan data," jelasnya.

Wahyudi menyebut definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tidak menjawab kebutuhan kehidupan digital saat ini.

"Misalnya, Pasal 1 angka 22 juncto Pasal 48 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan definisi data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya,"ucapnya.

"Maka, kondisi inilah yang menimbulkan sejumlah permasalahan dalam menjamin perlindungannya, salah satunya ketika data perseorangan tersebut masih digunakan dalam proses validasi perbankan,"imbuhnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Akurat.co
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww