PDIP Ancam Ambil Alih Ketua MPR

JAKARTA - Berebut posisi ketua MPR belum menemukan jalan keluar. Golkar, Gerindra, PKB, berminat pada posisi yang kini dijabat oleh Zulkifli Hasan tersebut. Bahkan, PDIP sebagai parpol pemenang mengancam akan mengambil alih posisi tersebut.

PDIP menilai, posisi Ketua MPR penting. Mengingat, agenda strategis, yaitu amandemen terbatas UUD 45 untuk hadirkan kembali GBHN sebagaimana yang sekarang telah ditetapkan terbentuknya panitia ad hoc, harus segera terlaksana.

"Oleh karena itu diharapkan akan dilanjutkan pada periode yang akan datang. Sehingga kita mengharapkan pimpinan MPR yang akan datang adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk melanjutkan agenda sekarang ini melaksanakan amandemen UUD 45. Jadi, sikap dan kepentingan PDI Perjuangan itu pada agenda strategis MPR," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, di Jakarta, Jumat (2/7).

Karenanya, masih kata dia, pihaknya nanti jika sudah berkumpul dengan para parpol lainnya akan mengusulkan proposal amandemen terbatas dilanjutkan pada periode mendatang.

"Sebagai satu syarat untuk dilaksanakannya koalisi menyusun pimpinan MPR. Jadi, syarat agenda strategis MPR akan diusulkan oleh PDIP pada pembicaraan mengenai kesepakatan menyusun pimpinan MPR itu, sehingga yang terpenting adalah kesepakatan mengenai agenda amandemen terbatas itu," jelas Basarah.

Jika itu tidak moncer, atau tidak mendapatkan perhatian. Maka pihaknya akan mengambil alih.

"Seandainya usulan itu kurang mendapatkan respon positif dari parpol, tidak menutup kemungkinan PDIP akan mengusulkan sendiri kadernya menjadi calon ketua MPR, karena memang tidak ada norma hukum yang melarang PDIP untuk menjadi ketua MPR," ungkap Basarah.

Saat ditanyakan apakah dirinya yang akan menjadi Ketua MPR selanjutnya? Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau menyangkut siapa yang ditugaskan sebagai pimpinan MPR dari PDIP berlaku kaidah hak prerogatif ketua umum PDIP. Baik di kabinet maupun MPR, DPR, kader yang ditugaskan menjadi prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga saya belum pada posisi menyampaikan komentar lebih lanjut karena belum ada arahan dari Bu Mega," tukasnya.

Dia pun berkilah, saat disebut Golkar akan mendapatkan prioritas jabatan Ketua MPR tersebut.

"Pimpinan MPR bukan dengan cara mengadu kekuatan. Tapi, dengan cara musyarawah dan juga menyepakati agenda strategis apa. Saya kira Golkar, kemudian PKB, atau parpol koalisi lainnya. Harapan kami tentu dapat bersepakat tentang kita bertemu dengan dalam tingkat visi-misi agenda strategis MPR. Setelah bertemu, baru kita bicara mengenai komposisi siapa orang-orang yang duduk di pimpinan MPR," pungkasnya.***