Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
Peristiwa
18 jam yang lalu
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
2
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
Politik
15 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
3
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
DPR RI
14 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
4
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
Hukum
15 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
5
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
Peristiwa
13 jam yang lalu
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
6
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Kesehatan
11 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Mardani PKS Ungkap Separuh Anggota DPR Muda Punya Hubungan dengan ...

Mardani PKS Ungkap Separuh Anggota DPR Muda Punya Hubungan dengan ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Zul/GoNews)
Senin, 19 Agustus 2019 16:18 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengungkap data bahwa hampir separuh anggota DPR RI periode 2019-2024 yang berusia muda, memiliki hubungan dengan pejabat negara.

Data itu, menurut Mardani, menjadi cerminan bahwa Pemilu serentak 2019 yang telah usai, meski tak menyisakan limpahan residu demokrasi, tapi 'yang terjadi, banyak kangker,".

Hal itu dikatakan Mardani, saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/08/2019). Indikasi kangker pasca Pemilu itu disebutkan Mardani, "karena yang terpilih (dalam Pileg 2019, red) kalau nggak anak Bupati, Istri Gubernur, macem-macem,".

"Dari 72 anggota DPR usia di bawah 40 tahun, 36-nya itu punya hubungan dengan Bapak, Paman (yang juga menjabat jabatan publik, red)" katanya.

Padahal, menurut politisi PKS ini, demokrasi yang substansial harusnya melahirkan merit sistem, "tidak bermakna itu (fenomena sekarang tak melahirkan merit sistem, red) tidak. Tapi, kajiannya harus mendalam,".

Karena itu, pencetus tagar #KamiOposisi itu, memandang perlu bagi para pihak untuk mulai memikirkan "revisi UU Pilkada/Revisi UU Pemilu dan Revisi UU Parpol", guna mencapai konsolidasi demokrasi yang positif.

Contoh belum sehatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia saat ini, diungkap Mardani, adalah OTT kepada kepala-kepala daerah oleh KPK yang ternyata, informasi KPK tak jarang juga didapat dari orang terdekat kepala daerah tersebut.

"KPK nggak bisa ujug-ujug (OTT/Operasi Tangkap Tangan)" kata Mardani.

Tak bermaksud untuk tak mendukung penegakkan hukum terhadap koruptor, tapi iklim demikian, dinilai Mardani, juga tak lepas dari demokrasi yang berjalan belum susbstansial di Indonesia.

Indonesia masih menjalani demokrasi prosedural yang minim kekuatan konsolidasi, dan terlalu berbiaya besar. Sehingga konsolidasi demokrasi yang dimaksud Mardani, tak bisa hanya diselesaikan melalui revisi UU Pemilu/Pilkada saja, tapi juga harus merevisi UU Parpol.

Dengan demikian, tujuan konsolidasi demokrasi dan sistem elektoral yang dimaksud, bisa menjawab tantangan, "menjadikan demokrasi sebagai platform bersama mencegah otoritarianisme,".

"Dan meningkatkan demokrasi yang tengah berjalan menjadi lebih dinamis, stabil, efisien dan akuntabel," kata Mardani mengutip Bunbongkarn, 2001: 138.***


wwwwww