Loading...    
           

Fahri Hamzah: BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara

Fahri Hamzah: BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Istimewa)
Rabu, 21 Agustus 2019 16:57 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah. Untuk sekarang ini, BAKN pun juga mendapat dukungan dari Badan Keahlian DPR dalam menelaah hasil pemeriksaan BPK.

Fahri saat menjadi keynote speech juga seminar BAKN yang bertajuk 'Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara', di Ruang Pustakaloka DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019), juga mendorong agar BAKN menjadi jembatan yang mampu mengantar temuan BPK kepada komisi-komisi terkait. Hal ini penting agar sistematika kerja DPR dapat dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran.

"Dahulu BAKN dibubarkan, lalu kita lahirkan kembali BAKN dengan harapan menjadi jembatan yang mengantar temuan BPK itu kepada komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya," ujarnya.

Mengingat pentingnya keberadaan BAKN ini, Fahri pun mengusulkan agar keanggotaan BAKN ini dapat diperbanyak jumlahnya dan merepresentasikan komisi-komisi di DPR.

"Makanya saya harap kepada Pak Andreas, anggota jangan terlaku sedikt. Perlu ditambah banyak anggota yang merepresentasikan komisi-komisi. Harusnya semua komisi yang bersangkutan ada di BAKN," terang Fahri.

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga menuturkan bahwa BAKN mampu menjadi ujung tombak pengawasan akuntabilitas keuangan negara, sehingga ketika ada temuan dari BPK, anggota DPR dapat briefing sebagai bahan untuk melakukan rapat anggaran dengan mitra kerja.

"Begitu ada temuan dari BPK, dikaji oleh pusat kajian dan dipresentasikan di BAKN. Lalu, datang ke komisi-komisi untuk beri briefing, sehingga ketika ketemu mitra kerja ada bahan yang dijadikan evaluasi. Kita harap dengan adanya tambahan dukungan ke anggota dalam hal penelitian, ketika anggota berhadapan dengan mitranya, menjadi solid," tuturnya.

Dengan semakin berkembangnya BAKN hingga sekarang ini, lanjut Fahri ini menjadi momentum baik agar BAKN mampu menjadi peletak dasar yang memperkuat pengawasan DPR di masa mendatang dan akuntabilitas keuangan negara juga semakin baik.

"Lahirnya BAKN ini membuat suplai dukungan kepada anggota dan sistematika pengawasannya semakin baik, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini jadi peletak dasar untuk memperkuat kelembagaan pengawasan DPR di masa mendatang," tutup inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Sementara, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK menyangkut pengelolaan keuangan di lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, BAKN juga memiliki tugas menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK.

"Tugas kami di BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, serta menindak lanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil pemeriksaan BPK," ujar Andreas.

Dalam kesempatan ini, ia pun mendorong agar BPK bisa memulai audit keuangan yang mengarah pada performance audit. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sistem laporan audit yang tepat sasaran dan bermanfaat dalam menelaah akuntansi keuangan.

"Kami mendorong BPK mulai mengarah pada performance audit, karena ini adalah yang sangat penting bagaimana setiap Rp 1 yang dikeluarkan itu ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Melihat kompleksitas perekonomian saat ini, BAKN pun ke depan akan lebih memperkuat basis data dan mencari sebuah produktivitas kebijakan yang perlu diperkuat. Ikhtiar ini dilandaskan bahwa pajak adalah harga yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"BAKN akan melihat ke depan, bukan mencari kesalahan tapi mencari kebijakan apa yang perlu diperkuat, yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Dan terakhir bahwa pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk masyarakat yang beradab," tutur Andreas.

Seminar ini pun berlangsung secara dinamis dan diwarnai berbagai pertanyaan dari peserta. Turut serta dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota BPK Bahrullah Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.***


       
        Loading...    
           
wwwwww