Apa Kabar Rencana Proyek 10 Tahun Pembangunan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek?

JAKARTA - Anggota Komisi V (komisi bidang Transportasi dan Infrastruktur) DPR RI, Bambang Haryo S., mengaku belum mengetahui adanya rencana pembangunan proyek tranportasi terintegrasi Jabodetabek yang sempat diagendakan berlangsung selama 10 tahun ke depan.

"Karena di APBN yang dibahas (untuk, red) 2020 (RAPBN 2020) itu, pembangunan kereta (MRT, Transjakarta, red) yang (pembangunannya, red) jangka panjang 10 tahun itu nggak ada," kata Bambang kepada GoNews.co di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (22/08/2019).

"Coba nanti kita akan cek lagi di BPTJ, apakah mereka dilibatkan atau tidak," ujar Bambang.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan transportasi terintegrasi di Jabodetabek dengan agenda proyek pembangunan berlangsung selama 10 tahun.

Rapat terkait rencana itu, pernah berlangsung di Istana Wakil Presiden (Wapres) RI pada Januari 2019, lalu. Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, gagasan rencana itu adalah optimasi transportasi massal.

"Apa yang dilakukan? Kita akan membangun secara massif LRT sepanjang 200 kilometer. Tentunya diikuti oleh LRT," kata Budi kepada GoNews.co di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/02/2019).

Walikota Tangerang Selatan, Airin Racmi Diany yang mendampingi Budi kala itu, menyatakan sambutan positifnya atas rencana transportasi jangka panjang itu.

"Kita-masyarakat Tangsel dan beberapa kota, berharap MRT tidak berhenti di lebak bulus saja," ujarnya.

Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Senin (28/01/2019) mengatakan, "kami dapat tugas, saya dapat tugas dalam waktu satu bulan menuntaskan semua ini untuk diserahkan kepada pemerintah pusat (terkait, red) detail perhitungannya, detail perencanaannya,".

Melansir berita Kumparan.com yang dipublikasikan pada 20 Maret 2019, Pemprov DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang kendali dalam perencanaan sampai pembangunan transportasi terintegrasi di Jabodetabek dalam 10 tahun. Rencananya, pengintegrasian tersebut akan memakan dana sampai Rp 571 triliun.***