Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
Umum
10 jam yang lalu
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
2
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
Ekonomi
23 jam yang lalu
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
3
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
Kesehatan
24 jam yang lalu
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
4
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
5 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
5
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
Internasional
20 jam yang lalu
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
6
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
4 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Gembar-gembor Pemindahan Ibu Kota Negara, Komisi V DPR saja Belum Resmi Diajak Bicara

Gembar-gembor Pemindahan Ibu Kota Negara, Komisi V DPR saja Belum Resmi Diajak Bicara
Anggota Komisi V (komisi bidang Infrstruktur dan Transportasi) DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (kiri) saat diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota' di Media Center DPR RI, Kamis (22/08/2019).
Kamis, 22 Agustus 2019 17:45 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo S., mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

"Dari KemenPU atau KemenDes dan lainnya belum pernah menginformasikan kepada kami, jadi ini terus terang kami kaget," kata Bambang dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota' di Media Center DPR RI, Kamis (22/08/2019).

Terhadap rencana pemindahan Ibu Kota yang konon telah melalui kajian panjang itu, Bambang merasa DPR 'dilompati' oleh Pemerintah. Ia berujar, "jadi (kami ini, red) tidak dianggap oleh pemerintah,".

"Kita meminta, jangan gitu lah! Kita ini kan mitra, kami ini mitra, jadi tentu kita sama-sama membuat undang undang," ujar Bambang.

Politisi Gerindra ini, juga mempertanyakan kajian pemerintah yang seharusnya melibatkan akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelusuran Bambang mendapati, lembaga Perguruan Tinggi seperti UI, ITS, ITB tak dilibatkan dalam kajian pemindahan Ibu Kota. "Jadi berarti apa? Masak kita mengkaji sendiri, mutusin sendiri, jangan gitu!".

Bambang juga menyentil pembanguan LRT yang menurutnya kurang diminati. Sehingga soal pemindahan Ibu Kota yang digembar-gemborkan, Bambang pun mengecek ke Litbang Perhubungan, dan "mereka menjawab tidak dilibatkan,".

"Ini kan (berarti, red) kajiannya nggak karuan semua," tukasnya.***


wwwwww