Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
21 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
17 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
15 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
14 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
19 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Metropolitan
15 jam yang lalu
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Home  /  Berita  /  Badminton

Santri Tewas Dianiaya Senior, Pengamat: Tidak Ada Alasan Pemaaf

Santri Tewas Dianiaya Senior, Pengamat: Tidak Ada Alasan Pemaaf
Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait RUU KUHP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Sabtu, 24 Agustus 2019 14:35 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum di Mojokerto, Ari Rivaldo (16), tewas pada 20 Agustus 2019 setelah menjalani hukuman dari seniornya yang berinisial WN (17) pada 19 Agustus 2019.

WN yang disebut-sebut memili kewenangan untuk mengawasi ketertiban santri, menganiaya korban karena kesal pada perilaku korban yang kerap keluar lingjungan pesantren tanpa izin. Luka di bagian kepala, menjadi bukti penganiayaan yang diterima korban, hingga akhirnya meregang nyawa.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, apapun motifnya kekerasan fisik harus diproses secara hukum, "tidak ada alasan pemaaf,".

Kepada GoNews.co, Sabtu (24/08/2019), Fickar menjelaskan, apapun motif kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren harus diselesaikan secara hukum. "Apalagi menyebabkan kematian selain penganiayaan. Jika ada motif yang lain sangat mungkin mengarah ke pembunuhan,".

"Tetapi karena dilakukan oleh anak-anak yang belum (berusia, red) 18 tahun, maka ancaman hukumannya hanya separuh dari ancaman bagi orang dewasa," jelas Fickar.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus ini Polres Mojokerto tengah memproses hukum dan menetapkan tersangka pada WN (17). Dari pemeriksaan polisi, didapati WN tidak berniat membunuh korban. Sehingga, dalam penetapan tersangka atas WN, polisi menerapkan pasal 80 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Korbannya Tewas.

"Pelaku tidak berniat membunuh korban, makanya pasalnya penganiayaan tapi mengakibatkan korban meninggal. Karena niatnya (membunuh) tidak ada," Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Muhammad Solikhin Fery kepada Detikcom.***

wwwwww