Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
2
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
3
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
4
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
Olahraga
6 jam yang lalu
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
5
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
6
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
6 jam yang lalu
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Abdul Fickar Hadjar soal Perjanjian Pesantren dengan Wali Santri

Abdul Fickar Hadjar soal Perjanjian Pesantren dengan Wali Santri
Tangkapan layar berita KompasTV saat mewawancarai Abdul Fickar Hadjar sebagai Pakar Hukum Pidana.
Sabtu, 24 Agustus 2019 15:15 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengungkapkan adanya batasan konsekuensi hukum dari perjanjian antara pesantren dengan para wali santrinya.

"Apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku pada lingkup kerugian perdata, yaitu kerugian materiil, tetapi sama sekali tidak mengikat bagi tindakan yang melanggar hukum pidana," kata Abdul Fickar kepada GoNews.co, Sabtu (24/08/2019).

Penjelasan Fickar, terkait dengan perjanjian tertulis antara pihak pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan para wali dari santri yang 'nyantri' di pesantren tersebut. Beberapa pesantren di Indonesia, memberlakukan adanya surat penyataan yang ditandatangai oleh Wali Santri (Walsan), berisi kesediaan Walsan untuk tidak melibatkan wartawan maupun penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan dengan pesantren.

Sumber anonim GoNews.co, pemilik salah satu pesantren di Semarang, Jawa Tengah mengatakan, perjanjian demikian memang biasa diterapkan di banyak pesantren.

Baru-baru ini, insiden tragis menimpa Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ulum di Mojokerto, Ari Rivaldo (16). Ari tewas pada 20 Agustus 2019 setelah menjalani hukuman dari seniornya yang berinisial WN (17) pada 19 Agustus 2019. WN disebut memiliki kewenangan pengawasan terhadap ketertiban santri di pesantren tersebut.

Belum diketahui apakah pesantren tersebut termasuk dari pesantren yang memberlakukan 'janji tak melibatkan pihak luar' dalam penyelesaian masalah antara Walsan dengan Pesantren. Tapi bagi setiap pesantren yang menerapkan perjanjian tersebut, Fickar menegaskan bahwa perjanjian demikian "tidak mengikat bagi tindakan yang melanggar hukum pidana,".***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/