Revisi UU KPK jadi 'Trending' Google, Jokowi Disebut sudah Beri Sinyal Positif Sebelumnya

JAKARTA - Revisi UU KPK menjadi berita laris di tanah air dan masuk ke jajaran trending google dengan lebih dari 5000 penelusuran daring (dalam jaringan) pada hari ini, Senin (09/09/2019).

Meski baru ditetapkan oleh Paripurna DPR RI beberapa hari lalu bahwa revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 ini adalah RUU inisiatif DPR, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan, sebetulnya Presiden Jokowi telah memberi sinyal positif di masa sebelumnya.

Sinyal itu, menurut Fahri ditangkap oleh dirinya dan para politikus DPR saat Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2019 lalu.

Dalam pidato itu, Jokowi mengkritik gencarnya operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Menurut Jokowi, hal tersebut tak efektif karena Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya naik satu peringkat.

"Keberhasilan bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," kata Jokowi kala itu.

Sindiran Jokowi ini ditangkap politikus sebagai sinyal Istana menyetujui revisi UU KPK. "Iya (itu sinyalnya). Presiden sudah mengingatkan orientasi pemberantasan korupsi itu bukan penangkapan, tapi pencegahan," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi Tempo pada Minggu (08/09/2019).

Sindiran soal optimasi pencegahan inipun ditanggapi Ketua KPK Agus Rahardjo. Melalui keteranga tertulisnya di hari yang sama dengan pidato Jokowi, Agus mengatakan bahwa jumlah uang negara yang diselamatkan oleh KPK dalam segi pencegahan sebenarnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang dirampas dalam penindakan. "Nilainya triliunan,".

Soal kerja pencegahan korupsi ini juga menjadi sorotan Ketua DPP PSI, Tsamara Amany. Tsamara yang tegas menolak adanya revisi UU KPK mencium adanya aroma untuk menjadikan KPK hanya sebatas lembaga pencegahan semata.

"Setelah membaca draf revisi, saya semakin yakin bahwa bisa melumpuhkan KPK. Berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih," kata Tsamara dalam keterangannya, Minggu (8/9/2019).

Tsamara juga menyoroti soal rencana pembentukan pengawas KPK sebagai pemberi persetujuan untuk penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK. Menurutnya, hal ini bisa berimplikasi pada munculnya kecurigaan terkait independensi KPK.

Sebagai pengingat, pembentukan satuan pengawas KPK ini juga sempat menjadi pandangan positif mantan pimpinan KPK, Antasari Azhar, yang juga mendorong adanya revisi terhadap UU KPK.

"Bentuk baru aja, di luar KPK," kata Antasari yang belakangan dikenal sebagai Ketua Umum Ormas Dewan Pembina Pusat (DPP) Garda Jokowi di gedung DPR beberapa waktu lalu.

"Yang ngomong mantan KPK nih. Saya nggak mungkin melemahkan KPK," ujarnya.***