TPID XIII Koto Kampar Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas PSDM

TPID XIII Koto Kampar Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas PSDM
KPW P3MD Provinsi Riau Afifuddin,ST menyampaikan materi.
Selasa, 10 September 2019 22:54 WIB
Penulis: Syawal Jose
BATUBERSURAT - Melalui Program Inovasi Desa (PID), Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar mengggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, di ruang pertemuan kantor Camat XIII Koto Kampar, Selasa (10/9/2019).

Pelatihan selama satu hari itu diikuti oleh 31 orang perwakilan sekretaris desa, kader pembangunan manusia (KPM) se-Kecamatan XIII Koto Kampar, anggota TPID XIII Koto Kampar, pendamping desa, dan pendamping lokal desa.

Kegiatan ini dibuka Ketua Tim Inovasi Kabupaten Kampar yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar yang diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Elly Yudia,SE. Kegiatan ini juga dihadiri Camat XIII Koto Kampar Rahmat Fajri,S.STP,M.Si, Tenaga Ahli P3MD Wendi Moretha, SE, Sherly Adrianty dan Ketua TPID Kecamatan XIII Koto Kampar Akhir Yani,SE dan anggota.

Tiga orang yang menjadi pemateri pada kegiatan ini mengulas panjang lebar tentang kegiatan penanganan dan pencegahan stunting tiga pemateri ini adalah Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Elly Yudia,SE, Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Progam Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (P3MD) Provinsi Riau Afifuddin,ST dan Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Ejon Asmanto,SKM.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Elly Yudia,SE dalam pengarahannya ketika membuka kegiatan mengatakan, kegiatan pelatihan ini didanai dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dianggarkan di Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).

Program TPID diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya PAUD dan Posyandu. Peserta pelatiha terdiri dari dua orang perdesa yakni sekretaris desa dan kader pembangunan manusia (KPM) yang telah ditetapkan pemerintah desa dan dibiayai APBDes. "KPM memiliki peran memastikan pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar. Memastikan ibu hamil, baduta dan balita memperoleh pelayanan secara konfergen," ujar Elly.

"Apabila KPM bekerja dengan baik maka pertumbuhan anak-anak berjalan dengan baik," imbuhnya.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Ejon Asmanto,SKM yang menjadi pemateri pertama menjelaskan, stunting adalah kondisi dimana terganggunya tumbuh kembang anak, dari bentuk fisiknya kerdil.

Stunting disebabkan beberapa hal diantaranya praktek pengasuhan anak yang salah, kurang pengetahuan orang tua tentang gizi, sebelum dan pada masa kehamilan dan 60 persen dari anak usia dini tidak mendapat ASI ekslusif.

Kemudian terbatasnya layanan kesehatan, dua dari tiga ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen, menurunnya tingkat kehadiran ke Posyandu. Kurangnya akses ke sumber air bersih. Kepada KPM maupun orang tua Ejon berpesan agar memperhatikan asupan gizi anak. "Untuk memenuhi gizi tak harus makanan yang mahal, cukup yang ada di sekitar kita," ulasnya.

Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Progam Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (P3MD) Provinsi Riau Afifuddin,ST menceritakan, karena pengertian stunting yang sempit, pada tahun 2013 ada sebuah lembaga yang melakukan penelitian dan terungkap sebanyak 37 persen penduduk Indonesia gagal tumbuh. Namun hasil penelitian itu dipertanyakan.
"Ketika dulu program pemerintah sebelum ga ada kartu menuju sehat (KMS). Ini program luar negeri. Menyamakan tinggi penduduk Indonesia dengan penduduk dalam negeri. Setelah dikoreksi pada tahun 2015 turun menjadi 28 persen," terangnya.

Ia mengharapkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Ia menyebutkan, di beberapa daerah di Indonesia, program kesehatan ini menjadi sebuah ikon. "Macam-macam yang mereka lakukan. Puskesmas rawat inap, ada dokter spesialisnya. Gara-gara program itu bupati terpilih kembali dipemilihan berikutnya. Memang kesehatan ini program yang dibutuhkan. Apabila dipedulikan maka masyarakatnya akan respek kepada pemimpinnya," ulas Afif.

Selanjutnya ia menyampaikan, peran pemerintah provinsi dalam penanganan stunting diantaranya memberikan bantuan bantuan tenaga teknis dan pelatihan, mendorong komitmen bupati dan memastikan rembuk stunting. Ia mengungkapkan, di tingkat provinsi telah dilakukan rembuk stunting dan ia berharap juga dilakukan di kabupaten. Peran lain Pemprov adalah berupaya meningkatkan koordinasi organisasi perangkat daerah untuk pencegahan stunting.

Sementara itu, Camat XIII Koto Kampar Rahmat Fajri dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah kecamatan juga memiliki program penanganan dan pencegahan stunting. Stunting tidak lagi menjadi isi daerah namun nasional. Oleh sebab itu, di jajaran pemerintahan desa juga diwajibkan memasukkan program ini. ***


       
        Loading...    
           
wwwwww