Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
Ekonomi
10 jam yang lalu
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
2
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi 'Go Digital'
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi Go Digital
3
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
16 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
4
Mengira Sampah, Ini Kisah Mujenih Tukang Sapu Temukan Rp500 Juta di Gerbong KRL
Peristiwa
10 jam yang lalu
Mengira Sampah, Ini Kisah Mujenih Tukang Sapu Temukan Rp500 Juta di Gerbong KRL
5
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
6
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
Hukum
17 jam yang lalu
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kemendagri Minta Anggaran Perjalanan Dinas di APBD-P 2019 Dirasionalisasi, DPRD Riau: Sah-sah Saja

Kemendagri Minta Anggaran Perjalanan Dinas di APBD-P 2019 Dirasionalisasi, DPRD Riau: Sah-sah Saja
Anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
Rabu, 11 September 2019 14:38 WIB
Penulis: Nyimas Naima Azzahra
PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengeluarkan hasil evaluasi APBD Perubahan Riau (APBD-P) 2019. Di mana, dalam catatan tersebut, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk merasionalisasi anggaran perjalanan dinas.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan anggaran perjalanan dinas disesuaikan kembali. Dengan catatan, tidak mengurangi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

"Kalau rasionalisasi itu tidak mempengaruhi kinerja, tidak masalah. Sah-sah saja, tapi, takutnya ada dana urgen yang dirasionalisasi," kata Husaimi di Pekanbaru, Rabu (11/9/2019).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menuturkan, bahwa pihaknya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dulu, sudah pernah meminta agar sumber penerimaan dan dana perjalanan dinas ini dipastikan terlebih dahulu, sebelum APBD-P disahkan.

"Waktu di Banggar, kita sudah minta agar dipastikan dulu, jangan kalau sudah sah, baru dirasionalisasi," tukasnya.

Seperti yang diketahui, usai ketuk palu pada 29 Agustus lalu, tahapan selanjutnya dari APBD-P ialah evaluasi di Kemendagri. Hasilnya, pemprov Riau direkomendasikan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas eksekutif dan legislatif.

"Tidak disebutkan angkanya, tapi Kemendagri meminta agar pemprov Riau merasionalisasi anggaran perjalanan dinas eksekutif dan legislatif," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi.***


wwwwww