Masih Utamakan OTT Ketimbang Pencegahan, Capim Nawawi Kritik KPK

JAKARTA - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Nawawi Pomolango mengkritik kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang kerap dilakukan oleh lembaga antikorupsi itu. OTT sendiri merupakan bagian dari penindakan KPK selama ini.

KPK kata Dia, seharusnya mengedepankan proses pencegahan daripada penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meski OTT tidak 'haram', namun KPK kerap mendahului penindakan baru pencegahan.

"(OTT) bukan barang haram. Tapi ada peran salah bapak ibu dari UU KPK. Di Pasal 6 disebut koordinasi, supervisi, monitoring, tindakan, baru pencegahan. Jadinya, KPK bekerja seperti itu menindak dulu baru mencegah seperti yang bapak ibu susun dalam UU itu," kata Nawawi saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu (11/9).

Dia mencontohkan dalam penindakan oknum hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau suap. Menurutnya, KPK seharusnya bisa menghubungi Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, atau Badan Pengawas MA lebih dulu untuk meminta lembaga yudikatif terkait langkah tindakan terhadap oknum hakim itu.

Menurutnya, proses OTT yang dilakukan KPK terhadap oknum hakim di lingkungan MA telah menghancurkan citra MA yang baru mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

"Jangan nanti diramein, kami MA sakit juga dengan model begitu. Ketika Presiden apresiasi MA, tiba-tiba dua hari kemudian OTT, sakitlah, jeblok citra MA," ujarnya.

Nawawi menambahkan OTT yang dilakukan KPK pada faktanya tidak meningkat indeks persepsi korupsi Indonesia. Menurutnya, indeks persepsi korupsi justru akan mengalami peningkatan bila sistem pencegahan dalam pemberantasan korupsi ditingkatkan.

"OTT it's okay, tapi tidak jadi ultimatum rodeo. Faktanya, sehari seperti minum obat. OTT itu sama sekali tidak buat tanjakan terhadap indeks persepsi korupsi kita. Indeks persepsi korupsi kita akan lebih menanjak kalau kita benahi sistem pencegahannya," ucapnya.***